Berantas Kemiskinan, Ekonom Dorong Pemerintah Perkuat Senjata Ultramikro

JAKARTA, iNews.id – Para ekonom mendorong Kabinet Merah Putih untuk menjadikan pembiayaan ultramikro sebagai program prioritas dalam mengentaskan kemiskinan secara masif. Model pendanaan ini dinilai krusial karena mampu mengisi celah (unbankable) yang selama ini tidak terjangkau oleh bank konvensional.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, mengatakan ceruk unbankable ini selama ini justru diisi oleh rentenir yang merugikan masyarakat.

Bangunan di Gaza Berisiko Runtuh saat Musim Dingin Ekstrem

Dia mencontohkan peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM), khususnya melalui program Mekaar, yang tidak hanya menyalurkan dana tetapi juga fokus pada pemberdayaan.

"Terbukti, banyak pelaku ekonomi dari kelompok masyarakat miskin yang kini berhasil 'mentas' dari status prasejahtera menjadi sejahtera," kata Sunarsip dalam keterangan resminya, Rabu (29/10/2025).

Kisah Guru TK di Pulau Saparua Mampu Pertahankan Sekolah berkat PNM

Dia menyarankan agar lembaga seperti PNM didorong untuk meningkatkan ukuran usaha (size) pembiayaan agar dampaknya lebih besar, sambil tetap mempertahankan misi utamanya sebagai lembaga pemberdayaan ultramikro.

Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, sependapat bahwa kredit ultramikro adalah pilihan vital untuk memperbaiki ekonomi kalangan bawah dan mendidik mereka mengelola keuangan seiring pertumbuhan usaha. Namun, ia mencatat bahwa plafon kredit yang kecil memerlukan dukungan kebijakan pemerintah di tingkat makro.

Indonesia Emas 2045 dan Strategi Holistik

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendekatan holistik. Strategi ini didukung oleh berbagai program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga program renovasi rumah.

Kebijakan ini membuahkan hasil. Dalam Sidang Kabinet Paripurna 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa angka kemiskinan turun ke 8,47%, yang disebutnya sebagai angka terendah sepanjang sejarah RI.

Model pembiayaan ultramikro telah terbukti efektif secara global, dipelopori oleh dua lembaga nonpemerintah asal Bangladesh: BRAC (berdiri 1972) dan Grameen Bank (beroperasi 1983)—yang pendirinya menerima Nobel Perdamaian.

Namun, di dalam negeri, PNM melalui program Mekaar (dirilis 2016) menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Meski baru muncul beberapa dekade setelah pelopornya, PNM Mekaar kini melampaui BRAC dan Grameen Bank dari sisi jumlah nasabah.

Hingga semester I 2025, sekitar 22,4 juta nasabah di Indonesia, yang semuanya perempuan, telah menikmati pembiayaan ultramikro dari PNM. Angka ini jauh melampaui BRAC (11 juta nasabah) dan Grameen Bank (10,77 juta nasabah). Bahkan, Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan sekitar 6 juta nasabah PNM Mekaar berasal dari kelompok kemiskinan ekstrem.

PNM Mekaar sendiri tergabung dalam holding ultramikro bersama BRI dan Pegadaian sejak 2021. Selain PNM, perusahaan swasta lain seperti BTPN Syariah, Amartha, dan PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK) juga aktif dalam sektor ini, masing-masing dengan lebih dari 1 juta nasabah.

Editor: Kastolani Marzuki