Berkas Kasus e-KTP Lengkap, Markus Nari Segera Jalani Sidang di Tipikor

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 25 Juli 2019 - 22:05 WIB
Berkas Kasus e-KTP Lengkap, Markus Nari Segera Jalani Sidang di Tipikor

Tersangka kasus korupsi e-KTP Markus Nari. (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas kasus e-KTP dengan tersangka Markus Nari. Barang bukti dugaan korupsi politikus Partai Golkar itu bahkan telah dilimpahkan ke penuntutan.

Lembaga antirasuah itu juga melimpahkan tersangka, yang merupakan satu paket dalam pelimpahan tahap dua. Itu artinya, berkas Markus Nari telah dinyatakan lengkap alias P21.

"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka MN (Markus Nari) kepenuntutan tahap dua," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak melalui pesan singkat, Kamis (25/7/2019).

Sidang Markus Nari, menurut dia, bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. "Rencana sidang akan dilakukan di PN Jakarta Pusat," ujarnya.

Hingga saat ini KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 129 saksi dari berbagai unsur, mulai dari mantan menteri, ketua DPR, sekretaris jenderal DPR, mantan anggota DPR hingga kepala daerah.

KPK menduga Markus Nari melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pengadaan e-KTP 2011-2013. Dia diduga menerima uang Rp4 miliar dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman yang saat ini telah berstatus narapidana.

KPK menduga penerimaan uang itu untuk memuluskan perpanjangan anggaran proyek e-KTP sebanyak Rp1,4 triliun di DPR pada 2012. Saat itu Markus Nari masih menjabat sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara dan pemilu.

Atas perbuatannya Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Djibril Muhammad