Bertemu Dubes Korsel, Mendagri Minta Masukan soal Pilkada di Tengah Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta masukan kepada Duta Besar (Dubes) Korea Selatan (Korsel) untuk Indonesia, Kim Chang-Beom terkaiat pelaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Masukan tersebut dinilai penting karena Korsel sudah menggelar pemilu di tengah Covid-19.

Pemintaan itu disampaikan Tito saat bertemu Kim di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/6/2020). "Kita tadi berdiskusi mendapat masukan dari bapak Dubes mengenai pelaksanaan election pemilu legislatif naisonal di Korsel yang telah terlaksana pada tanggal 15 April yang lalu," kata Tito.

Baca Juga

Ini Rahasia Taiwan Maju Meski Hanya Diakui 12 Negara Saja

Usai pertemuan, Tito menggelar jumpa pers yang disiarkan langsung di akun Instagram resmi Kemendagri. Mantan kapolri ini menuturkan, Korsel menggelar tahapan pemilu dari Januari hingga Maret dan pemungutan suara dilakukan pada April.

Pada April, Tito mengaku, Korsel saat itu berada pada puncak pandemi Covid-19. "Kita tahu bahwa setelah China, negara yang kemudian mengalami gelombang Covid adalah Korsel, tapi Korsel tetap pada melaksanakan sesuai jadwal pemilunya 15 April tadi," ujarnya.

Baca Juga

Kampanye Pilkada Serentak 2020 di Tengah Covid-19 Maksimal Dihadiri 20 Orang

Dalam pertemuan yang digelar secara tertutup itu, Tito mendapatkan banyak masukan tentang bagaimana cara Korsel menjalankan tahapan pemilu di tengah Covid-19. Bahkan, dari cerita yang disampaikan Kim, partisipasi masyarakat Korsel sangat tinggi dalam menggunakan hak politiknya.

Dia mengungkapkan, yang menarik dari pemilu di Korsel berjalan lancar dan aman tanpa ada ledakan kasus covid-19. Dalam pertemuan tersebut, Tito mengaku mendapatkan banyak sekali pembelajaran.

Baca Juga

Kemendagri Pastikan Setiap Tahapan Pilkada Serentak 2020 Terapkan Protokol Kesehatan

Pemilu di Korsel tetap menerapkan protokol kesehatan secaa ketat. Termasuk bagaimana perlakuan terhadap hak pilih yang positif, hak pilih mereka yang sedang dikarantina dan kemudian ada hak pilih untuk pemilih umum.

Selain itu juga bagaimana penggunaan alat protektif bagi pemilih untuk melayani pemilih positif, melayani pemilih yang sedang dikarantina dan kemudian jenis-jenis protektif apa yang dipakai pada saat pemilu.

Baca Juga

KPU Minta Tambahan Anggaran Pilkada Serentak 2020 Rp535,9 Miliar untuk APD Covid-19

"Pada saat pemilihan umumnya mereka menggunakan face shield, masker dan glove. Tidak ada menggunakan alat protektif. Alat protektif, APD digunakan untuk yang positif dan karantina," tuturnya.

"Nah, ini kira-kira beberapa gambaran umum dan beliau juga membuka kalau seandainya dari Komisi Pemilihan Umum atau Bawaslu ingin mendapatkan pengalaman langsung dari national election commitee KPU Korsel, beliau Dubes siap untuk memfasilitasi," ujar Tito.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 meski berada di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19). Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR secara fisik dan virtual, di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020.

Tito mengungkapkan, alasan pemerintah tetap menggelar Pilkada serentak karena pandemi Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir. Selain itu, sejumlah negara juga tetap melaksanakan pemilu lokasl maupun nasional di tengah Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Ada sejumlah negara yang melaksanakan pemilu baik pemilu nasional federal maupun pemilu lokal. Belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana menyiasatinya, Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada Desember tetap kita laksanakan namun protokol kesehatan kita komunikasikan dan koordinasikan," ujarnya.

Editor: Djibril Muhammad