BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Rp44 Triliun dalam 100 Hari

JAKARTA, iNews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim berhasil melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp44 triliun selama 100 hari. Penghematan tersebut dilakukan melalui penyesuaian alokasi anggaran, pemangkasan insentif yayasan, hingga penertiban pengelolaan dana program.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, efisiensi dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan untuk program MBG merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan.

"Jadi total yang kita efisiensi dari uang rakyat adalah dalam waktu 100 hari ini kami telah mengefisiensi uang rakyat totalnya adalah Rp44 triliun," ujar Sudaryono.

Salah satu langkah efisiensi dilakukan dengan menghitung ulang kebutuhan anggaran program MBG. Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, BGN menilai anggaran Rp229 triliun sudah cukup untuk menjalankan program tersebut.

Penyesuaian ini menjadi salah satu sumber penghematan anggaran. Selain itu, BGN juga memangkas insentif yayasan dan membatasi biaya operasional dapur yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

BGN turut menertibkan pengelolaan anggaran melalui penelusuran akun virtual fiktif serta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari langkah tersebut, terdapat pengembalian anggaran APBN sebesar Rp160 miliar ke kas negara. Pengembalian ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan dalam pelaksanaan program MBG.

Efisiensi anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program makan bergizi yang menyasar masyarakat luas. Kebutuhan anggaran yang besar, pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan dana negara digunakan sesuai peruntukan.

BGN menyatakan akan terus melakukan penertiban dan pengawasan agar program MBG berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga akuntabilitas penggunaan uang negara sekaligus mendukung keberlanjutan program prioritas pemerintah.

Editor: Dani M Dahwilani