BGN: Mitra SPPG Tak Boleh Lepas Tangan, tapi Jangan Intervensi Dapur MBG

JAKARTA, iNews.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan mitra Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) tidak boleh lepas tangan dalam pelaksanaan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, mitra juga dilarang mengintervensi pengelolaan dapur yang menjadi ranah profesional ahli gizi dan pengelola SPPG.

“Anda di rumah, cuma nyuruh pembantu atau siapa untuk melihat dapur, terus (anda) kongko-kongko dapat 6 juta sehari, itu keterlaluan,” ujar Nanik saat memberikan pengarahan di Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu (7/2/2026).

Iran: Israel Bebas Perluas Persenjataan Militer, tapi Paksa Negara-negara Lain Lucuti Senjatanya

Nanik menekankan, mitra SPPG harus terlibat aktif dalam pemantauan tata kelola dapur setiap hari. Mereka juga diwajibkan menyiapkan chef cadangan untuk mengawasi seluruh alur memasak serta memastikan operasional dapur berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Dia menjelaskan, insentif sebesar Rp6 juta per hari yang diterima mitra sudah termasuk biaya sewa peralatan dapur. Karena itu, mitra wajib menyediakan peralatan dapur yang baik, berkualitas, dan dalam kondisi baru untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

52 SPPG di Kota Serang Kantongi Sertifikat Higiene, Dinkes Pastikan Keamanan MBG

Selain itu, mitra diwajibkan membangun dapur sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) BGN. Penilaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dilakukan berdasarkan kesesuaian dapur dengan Juknis tersebut. Jika tidak sesuai, dapur akan diminta diperbaiki hingga memenuhi standar.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, mitra diwajibkan merekrut relawan yang telah melalui tes kesehatan serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala setiap empat bulan sekali. Mitra juga harus mendaftarkan seluruh karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dan tidak boleh menolak calon relawan difabel selama yang bersangkutan dinyatakan sehat.

Namun demikian, Nanik mengingatkan mitra agar tidak mengintervensi atau mendominasi dapur SPPG, terutama dalam penentuan menu makanan.

“Masa makanan sudah disusun ahli gizi terus (anda) mengambil alih. Ini yang terjadi viral, yang sekarang lagi ramai. Ini intervensi. Lah sampeyan itu, sing pinter itu ahli gizi, opo sampeyan? (Yang pintar itu ahli gizi atau anda?) Loh kok malah ngatur ahli gizi. Mergo blonjone ben iso murah, ben iso njukuk bathi akeh (karena belanjanya bisa murah, sehingga bisa untung banyak),” katanya dengan tegas.

Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Nanik juga mengingatkan bahwa penutupan sementara atau suspend dapur tidak hanya dilakukan akibat insiden keamanan pangan.

“Yang kita suspend juga adalah kalau Bapak Ibu Mitra tidak benar dalam menggunakan anggaran sepuluh ribu. Kita akan audit. Nah, kalau nggak bener kita suspend,” ujarnya.

Dia menegaskan, penyelewengan anggaran menjadi perhatian serius BGN. Berdasarkan hasil investigasi timnya, ditemukan sejumlah praktik penyimpangan dalam belanja bahan baku yang berdampak pada penurunan kualitas dan nilai gizi makanan yang disajikan.

Meski mitra berhak melakukan pembelian bahan makanan karena kepala SPPG sebagai aparatur sipil negara tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam transaksi, seluruh belanja harus diketahui kepala SPPG. Sebaliknya, kepala SPPG juga harus memahami harga pasar agar tidak terjadi manipulasi.

Nanik menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi mitra yang mencari keuntungan besar dengan mengorbankan kualitas makanan.

“Begitu saya tahu dan menemukan mitra intevensi dalam penentuan menu dan belanja bahan baku kualitas nomer dua, saya akan langsung suspend satu minggu,” katanya.

Editor: Reza Fajri