Bicara Hukum Internasional, Menkumham Ajak Negara Asia-Afrika Aktif Jadi Penentu

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengajak negara-negara Asia-Afrika mengambil langkah aktif untuk menjadi mitra dialog yang sejajar dengan organisasi lain di tingkat global. Terutama dalam menentukan hukum internasional. 

Hal ini disampaikan Yasonna dalam pertemuan para duta besar negara anggota Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) di Jakarta. Menurutnya, AALCO mampu memiliki kekuatan besar dalam menyuarakan kepentingan negara Asia-Afrika.

Baca Juga

Modus Pengantin Pesanan Targetkan Wanita Indonesia, KJRI Guangzhou Pulangkan WNI Korban

“Forum ini menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia dan negara anggota AALCO lainnya untuk membahas isu penting terkait kebijakan hukum internasional dan menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di tingkat global," ujar Yasonna dikutip Rabu (4/10/2023).

Yasonna menambahkan AALCO yang merupakan hasil dari KTT Asia–Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955 harus terus aktif mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian negara-negara anggotanya. Seperti, hukum internasional, hukum laut, hukum dagang, dan lain-lain.

Baca Juga

Kunjungi Ceko, Menkumham Jamin Para Eksil Dapat Kemudahan Kembali ke Indonesia

"AALCO harus bisa menjadi mitra sejajar dengan organisasi global lain yang memiliki posisi tawar kuat. Kekuatan tawar ini menjadi penting agar kita tidak tunduk pada kebijakan yang merugikan kepentingan negara-negara Asia–Afrika,” tuturnya.

Salah satu yang disoroti Indonesia dalam kasus di Asia-Afrika yakni terkait illegal fishing. Indonesia mengajukan concept note untuk mengategorikan illegal fishing sebagai Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara.

Selama ini, isu illegal fishing dipandang sebagai masalah administratif dan bukan masalah hukum. Pada Annual Session kali ini, Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong negara-negara anggota AALCO untuk memasukkan illegal fishing sebagai kejahatan terorganisir.

Dampak finansial illegal fishing di Asia dan Afrika terbilang cukup besar. Kerugian ekonomi akibat illegal fishing di wilayah ASEAN pada 2019 mencapai 6 miliar dolar AS, di mana Indonesia dan Vietnam menjadi negara yang mengalami kerugian terbesar. 

“AALCO harus bisa melindungi kepentingan anggotanya dari tekanan pihak lain yang menyatakan bahwa illegal fishing adalah masalah administratif semata. Kerja sama dan dukungan antar negara menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa kekayaan laut negara-negara anggota AALCO, termasuk Indonesia, tidak semakin tergerus,” tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama