BNN Identifikasi 900 Kampung Narkoba, Fenomena Patron-Klien Jadi Tantangan

JAKARTA, iNews.id - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengidentifikasi 900 kampung narkoba di Indonesia. Temuan itu menjadi fokus BNN untuk memberantas peredaran narkoba.

"BNN identifikasi itu lebih dari 900 kampung narkoba, dan kita sedang konsen ke situ, terutama kepada yang kuat sekali cengkeramannya," ujar Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom saat konferensi pers hasil joint operation pengungkapan jaringan internasional, Jumat (1/11/2024).

Baca Juga

Fokus Perkuat Armada Laut, Arab Saudi Punya Kapal Perang Baru

Dia mengatakan, masyarakat di kampung narkoba cenderung menganggap para bandar menghadirkan solusi terkait permasalahan ekonomi. Sehingga, para bandar memanfaatkan ketergantungan masyarakat sebagai perlindungan dari aparat penegak hukum.

Baca Juga

BNN: Penyelundupan Ratusan Kilogram Narkoba Sindikat Internasional Berhasil Digagalkan

"Para pebisnis haram ini mencengkeramkan kakinya di sana dengan menggunakan atau memanfaatkan situasi kondisi ekonomi masyarakat, akhirnya mereka menjadi tergantung atau bergantung kepada para bandar di sana," kata Marthinus.

Dengan kondisi tersebut, kata dia, timbul fenomena patron dan klien. Patron yang dalam hal ini para bandar akan leluasa memerintah klien atau warga setempat. 

Baca Juga

BNN Gerebek Rumah Mewah Produksi Pil Ekstasi Senilai Rp145 Miliar

Patron dan klien tersebut, menurut Marthinus, tidak bisa dihindari lantaran adanya simbiosis mutualisme. 

Selanjutnya, timbul juga hubungan inti dan cangkang. Dalam hal ini, masyarakat menjadi cangkang yang berupaya melindungi bandar sebagai inti.

Baca Juga

BNN Ungkap Peredaran Sabu 15 Kg dan 10.000 Ekstasi, 3 Pengedar Terancam Hukuman Mati

"Makanya tidak aneh kalau Polri masuk ke situ, BNN masuk ke situ, lalu dikeroyok," ujarnya. 

Kendati demikian, Marthinus menyatakan pihaknya tidak tinggal diam. BNN terus berupaya mencari solusi mengatasi persoalan tersebut. 

"Bagaimana memisahkannya? Patronnya kita tangkap," tuturnya.

Di sisi lain, pendekatan melalui penindakan hukum menurutnya tidak cukup. Marthinus menyebutkan, pendekatan harus dilakukan dari segi ekonomi hingga pendidikan warga setempat. 

"Kampung-kampung ini yang harus kita mendekati dengan berbagai tantangan, pendekatan hukum, kemudian pendekatan ekonomi, kemudian pendekatan sosial, psikologi dan lain-lain," tuturnya. 

"Termasuk bagaimana pendekatan pendidikan, karena anak-anak dalam lingkungan itu sudah tereksploitasi oleh pengaruh-pengaruh tersebut," tutur dia.

Editor: Rizky Agustian