BNPB Temukan Ratusan Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Halimun Salak

JAKARTA, iNews.id – Pantauan dari udara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan ratusan tenda tambang emas ilegal atau gurandil menjamur di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Keberadaan gurandil ini ditengarai menjadi salah satu pemicu bencana banjir dan tanah longsor di Bogor, Jawa Barat.

Pantauan udara dengan menggunakan helikopter dilakukan Kepala BNPB Doni Monardo bersama Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wiratno, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, dan Bupati Bogor Ade Yasin, Sabtu (18/1/2020). Menurut Doni, keberadaan gurandil harus disampaikan ke masyarakat.

Baca Juga

Modus Pengantin Pesanan Targetkan Wanita Indonesia, KJRI Guangzhou Pulangkan WNI Korban

“Harus kita katakan apa adanya bahwa di bagian hulu Taman Nasional Halimun, ada ratusan bangunan tenda biru milik gurandil (istilah pondok-pondok pertambangan emas ilegal),” ucap Doni.

Dia menuturkan, menjamurnya tambang ilegal tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang juga menyebabkan bencana alam sebagaimana terjadi di Kabupaten Bogor dan Lebak, Banten. Selain itu, penggunaan bahan kimia jenis merkuri dalam aktivitas penambangan tersebut juga mencemari lingkungan dan dapat menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat.

”Hal yang sudah terlanjur muncul ke permukaan dan menjadi bencana itu merupakan masalah permanen, oleh sebab itu solusi yang diambil juga harus permanen,” ucapnya.

Usai melakukan pemantauan udara selama kurang lebih dia jam dengan helikopter dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jenderal TNI bintang tiga itu bicara kepada para awak media dan dengan tegas mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah penindakan hukum dan imbauan larangan penambangan kepada masyarakat.

Kepala BNPB Doni Monardo (Foto: Antara).

Dalam hal ini BNPB akan memfasilitasi pembentukan Satgas gabungan khusus yang terdiri atas personel kementerian/lembaga dan unsur TNI serta Polri, yang menjadi satu kesatuan stakeholder penanggulangan bencana.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini menerangkan, solusi berikutnya yaitu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi para warga yang menjadi penambang dengan meningkatkan mata pencahariannya.

Doni tidak mau kemudian masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan karena penutupan tambang sehingga akan memunculkan masalah baru di kemudian hari. Karena itu harus betul-betul diperhatikan antara nasib para gurandil dan keberlangsungan ekosistem di Taman Nasional Halimun Salak.

“Kita harus cari solusi yang tentunya tidak menimbulkan masalah sosial, contohnya masyarakat kehilangan pekerjaan,” ujar alumnus Akademi Militer angkatan 1985 itu.

Dia menambahkan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa solusi yang juga harus segera dilakukan yaitu melakukan penanaman hutan kembali dengan jenis tumbuhan dan vegetasi yang mampu memperkuat tanah serta dapat mencegah terjadinya longsor.

Adapun jenis tanaman tersebut yaitu vetiver yang dikombinasikan dengan beberapa jenis tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menyumbang perekonomian masyarakat.

“Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, BNPB dan KLHK akan melakukan reforestasi dan revitalisasi wilayah bantaran sungai yang mengalami alih fungsi lahan dengan vetiver dan jenis tanaman keras yang punya nilai ekonomis seperti alpukat, durian dan sebagainya,” ujarnya.

BACA JUGA: Polisi Inventarisasi Penambang Liar Penyebab Tanah Longsor

Dalam melaksanakan upaya reforestasi dan revitalisasi tersebut, BNPB juga akan menggandeng para ahli baik dari peneliti, komunitas, dan akademisi agar penerapannya lebih baik dan lebih terarah, sehingga apa yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal.

BNPB akan bertindak sebagai koordinator dalam melaksanakan perintah presiden. Sedangkan untuk daerah, BNPB menunjuk bupati sebagai pemegang kewenangan daerah yang menjadi wilayah cakupan terdampak kerusakan lingkungan.

Sementara itu Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan kesiapannya untuk memimpin pelaksanaan penghijauan kembali wilayahnya. Ade juga akan berfokus terlebih dahulu dengan penanganan pengungsi yang masih ada di beberapa titik.

Pemkab Bogor juga sedang menyiapkan lahan untuk relokasi para pengungsi karena keselamatan warga juga menjadi yang utama.

Sebagai catatan jumlah pengungsi akibat bencana yang terjadi pada awal 2020 di Kabupaten Bogor hingga hari ini mencapai 17.869 jiwa dan tersebar di empat kecamatan.

“Setelah persoalan relokasi warga maka kami selaku pemerintah daerah akan melakukan penghijauan kembali wilayah yang gundul,” ujar Bupati Ade.

Editor: Zen Teguh