BP Haji Jadi Kementerian, Gus Irfan Disapa dengan Sebutan Menteri di DPR

JAKARTA, iNews.id - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2025). Rapat ini membahas laporan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan lembaga.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyapa Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf dengan sebutan menteri.

Baca Juga

Turki Buka Koridor Perdagangan Darat Bersejarah ke Yordania dan Suriah, Integrasi Timur Tengah Menguat?

Seperti diketahui, DPR baru saja mengesahkan Undang-Undang Haji dan Umrah. Salah satu poin revisi adalah mengubah BP Haji menjadi kementerian.

"Dan tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri," kata Marwan membuka rapat.

Baca Juga

DPR Sahkan UU Haji dan Umrah, Kepala BP Haji Otomatis Jadi Menteri?

Sementara itu, Marwan mengatakan, Menteri Agama Nasaruddin Umar ke depan tidak lagi mengurus haji. Menag bisa fokus untuk persoalan kepentingan umat beragama.

"Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji, betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama jadi sudah tepat," ujarnya.

Sebelumnya, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi UU. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

"Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah apakah dapat disetujui menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal saat pengambilan keputusan.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir.

Salah satu perubahan dalam RUU Haji ini adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi kementerian.

Editor: Reza Fajri