DPR Sahkan UU Haji dan Umrah, BP Haji Kini Jadi Kementerian

JAKARTA, iNews.id - Status Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi naik menjadi Kementerian. Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna ke-4 masa sidang tahun 2025-2026 pada Selasa (26/8/2025). 

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad awalnya bertanya kepada anggota untuk menyetujui pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-undang (UU).

Baca Juga

Qatar Peringatkan Gaza Mungkin Memasuki Kondisi Tanpa Perang dan Tanpa Damai

"Apakah RUU tentang perubahan ketiga atas UU nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh dapat disetujui menjadi UU?" tanya Cucun.

"Setuju," jawab para anggota.

Baca Juga

Revisi UU Haji, DPR-Pemerintah Sepakat BP Haji bakal Jadi Kementerian