BPK Sebut Ada Aliran Dana ke Rekening Pribadi Pejabat Kemhan, Ini Kata Dahnil

Riezky Maulana ยท Minggu, 19 Juli 2020 - 17:23 WIB
BPK Sebut Ada Aliran Dana ke Rekening Pribadi Pejabat Kemhan, Ini Kata Dahnil

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjutak. (Foto: iNews.id).

JAKARTA, iNews.idKementerian Pertahanan (Kemhan) mengklarifikasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai anggaran di beberapa kementerian yang dikelola melalui rekening pribadi. Dalam laporan BPK tercatat ada dana Rp48.129.446.08 yang mengalir ke rekening bank pribadi pejabat Kemhan yang belum mendapat izin dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Juru Bicara Kemhan Dahnil Anzar Simanjutak menuturkan, temuan tersebut terkait dengan kegiatan Atase-Atase Pertahanan di seluruh dunia dalam pelaksanaan tugasnya di luar negeri. Kegiatan para Atase tersebut membutuhkan pengiriman dana yang cepat.

Mengenai belum adanya izin dari Menkeu, Dahnil menyangkalnya. Menurut dia, Kemhan telah menyampaikan izin pembukaan rekening kepada Kementerian Keuangan terkait hal tersebut.

"Sejatinya proses izin pembukaan rekening sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, karena proses kegiatan harus segera dan cepat untuk kegiatan para Atase Pertahanan di luar negeri, maka secara administrasi terjadi hal tersebut," kata Dahnil, melalui keterangan tertulis, Minggu (19/7/2020).

Dia memastikan, semua klarifikasi telah dijelaskan lengkap dan detil kepada tim auditor BPK. Atas dasar itu, Kemhan akhirnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Sudah jelas dan lengkap,” kata staf Menteri Prabowo Subianto ini.

Sebelumnya, BPK menemukan adanya aliran dana pengelolaan kas dari APBN melalui rekening pribadi di lima kementerian atau lembaga. Total anggaran mencapai Rp71,78 miliar.

Selain Kemhan, dana kelolaan juga tercatat di Kementerian Agama (Kemenag) Rp20 miliar. Dana itu merupakan sisa uang tunai kegiatan per 31 Desember 2019 dan terbagi terbagi rekening pribadi atau tunai pada 13 satuan kerja Rp4.961.491.435.

Ketiga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berupa pengembalian sisa Belanja Langsung (LS) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Bawaslu Kabupaten atau Kota Provinsi Lampung sebesar Rp2.933.987.167. Keempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kelima Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BPTN).

Editor : Zen Teguh