BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17,5 Juta DPT Diduga Ganda ke KPU

JAKARTA, iNews.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan temuannya terkait masih adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Bidang Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan dalam pertemuan tertutup tadi dengan KPU, pihaknya menyampaikan keprihatinan mengenai keutuhan dan integritas DPT.

Turki Buka Koridor Perdagangan Darat Bersejarah ke Yordania dan Suriah, Integrasi Timur Tengah Menguat?

Dia menyebut, tim BPN juga telah menyampaikan sejak tanggal 15 Desember 2018 yang lalu secara lisan. Tak sampai di situ, tim BPN juga telah menyurati secara resmi kepada KPU RI pada bulan yang sama.

Atas dasar itulah, dia mengatakan, KPU memberikan kesempatan bagi tim BPN untuk melakukan verifikasi dan investigasi terkait temuannya. Adik dari calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto ini mengaku timnya sudah menelusuri beberapa bulan terakhir, hasilnya, ditemukan sebanyak 17,5 Juta DPT bermasalah.

Survei SMRC: Jokowi-Ma'ruf 54,9 Persen, Prabowo-Sandi 32,1 Persen

"Menurut kami, BPN, tim IT, kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17.500.000 nama ya, itu minimal. Itu namanya dianggap ganda, bisa juga dinilai invalid dan sebagainya," kata Hashim, di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Sementara, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang juga wakil ketua Komisi II DPR RI membeberkan temuan 17,5 Juta DPT yang dinilai tidak wajar itu. Dari temuan BPN, sebanyak 9,8 Juta orang lahir pada 1 Juli. Kemudian sebanyak 5,3 Juta orang lahir pada 31 Desember. Sedangkan 2,3 Juta orang terlahir pada 1 Januari.

Kelakar dan Janji Prabowo untuk Anak-anak Muda di Garut

"Ini yang kami anggap tidak wajar, karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu (tanggal lahir yang sama) ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali bahkan 20 kali. Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU," ujarnya.

Riza mengaku, KPU menyebut data-data itu diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karenanya, dia berencana dalam waktu dekat juga akan menemui Dukcapil untuk meminta klarifikasi.

"Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil Kemendagri untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," tuturnya.

Dalam pertemuan tadi, rombongan BPN Prabowo-Sandi yang hadir seperti Hashim Dhojohadikusumo, Ahmad Riza Patria, Habiburokhman, Hinca Panjaitan, dan Yunus Yosfiah. Adapun Komisioner KPU yang menemui rombongan tersebut yaitu Arief Budiman dan Viryan Aziz.

Editor: Djibril Muhammad