BPOM Pastikan Pengadaan Vaksin Covid-19 Mundur hingga Januari 2021

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan penyediaan vaksin covid-19 oleh pemerintah yang sedianya dilaksanakan Desember 2020 tertunda. Pengadaan vaksin covid-19 kemungkina baru terealisasi pada Januari 2021.

Hal itu disampaikan Kepala BPOM, Penny Lukito saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Menkesserta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN) pada Selasa (17/11/2020). Penny mengatakan hal tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

5 Perang yang Diprediksi Akan Pecah dalam 5 Tahun Mendatang

"Kami sudah sampaikan kepada pemerintah, Bapak Presiden, dan Bapak Menteri Kesehatan kalau data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember 2020 minggu kedua atau ketiga," kata Penny dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Penny menjelaskan, data yang tidak dapat dilengkapi itu di antaranya meliputi hasil uji klinis vaksin Covid-19 Sinovac yang telah diuji coba di Bandung dan hasil analisis uji klinik mid term. Namun, Penny memastikan apabila data-data tersebut dapat dilengkapi maka izin emergency use authorization (EUA) dapat diberikan pada minggu ketiga Januari 2021 sehingga vaksinasi sudah bisa diproses.

Baca Juga

Jokowi: Saya Siap Divaksin Paling Depan

"Kita mundur kembali ke rencana awal EUA diberikan pada minggu ketiga Januari 2021 dengan data-data. Kalau semua data bisa dilengkapi dengan baik kita bisa memberikan di minggu ketiga Januari 2021," ucap Penny.

Selain itu, Penny juga memberikan opsi apabila vaksin covid-19 sudah tiba di Indonesia pada November atau Desember 2020. Menurutnya, penyuntikan vaksin covid-19 dapat diberikan berdasarkan compassionate use atau penggunaan obat atau vaksin yang masih dalam pengembangan tapi sudah memiliki cukup data yang dikaitkan dengan mutu.

"Tadi kami sudah konfirmasi dengan mutu, sudah memenuhi ketentuan dan juga cukup data yang dikaitkan keamanan. Compassionate use ini bisa diberikan dengan permintaan dari kementerian atau faskes dengan perluasan akses obat uji dengan kepentingan tertentu," katanya. 

Editor: Rizal Bomantama