Brigjen TK Diperiksa Propam Polri, Ini Perkembangan Kasus Penyadapan Prabowo

Dalam perkembangan penanganan perkara, Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta. Sanksi tersebut diputuskan melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.

Baca Juga

MUI Minta Kasus Penyadapan Presiden Diusut hingga ke Akar-akarnya, Singgung Indikasi Makar

Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut menjadi target.

Baca Juga

Polri Ungkap Sosok Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Kini Diperiksa Propam

Dalam perkara ini, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara.

Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki ancaman pidana maksimal 8 tahun.