Buka Pengaduan Online terkait Corona, Ombudsman Terima 272 Laporan

Rizki Maulana ยท Senin, 11 Mei 2020 - 17:59 WIB
Buka Pengaduan Online terkait Corona, Ombudsman Terima 272 Laporan

Ilustrasi virus Corona. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat sejak posko pengaduan masyarakat terkait maladministrasi penanganan virus corona dan dampaknya dibuka per 29 April hingga 10 Mei sudah sebanyak ratusan pengaduan yang diterima. Detilnya adalah 272 laporan yang masuk dari masyarakat. 

Berdasarkan laporan dari setiap perwakilan Ombudsman, ada lima wilayah dengan kasus pengaduan catatan terbanyak. Yakni DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.

"Laporan yang masuk ke Ombudsman sebanyak 25 per hari. Kita langsung teruskan ke pihak penyelenggara pelayanan publik, lalu cepat ditindaklanjuti seperti di Sumbar. Banyak yang tanya kenapa cepat ditindaklanjuti. Memang lebih cepat karena kondisinya darurat, maka prosedurnya tidak biasa," kata Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah, dilihat dari laman resmi Ombudsman, Senin (11/5/2020). 

Alamsyah mengatakan, dari 272 laporan yang masuk itu, paling banyak atau tercatat 69,81 persen warga melaporkan tentang bantuan sosial (bansos). Kedua, menurutnnya, sebesar 25 persen protes masyarakat terkait penanganan keringanan atau relaksasi kredit yang dijanjikan pemerintah.

"Soal bansos yang banyak diadukan adalah terkait penyaluran tidak serentak, prosedur dan syarat tidak jelas, warga butuh tidak dapat namun yang tidak butuh dapat, serta warga terdaftar tapi tidak menerima," katanya.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Ombudsman, ternyata didapatkan permasalahannya berada di data. Sebelum terjadi pandemi, data yang dimiliki adalah data normal, namun tiba-tiba terjadi bencana Covid-19 sehingga butuh waktu lama mengumpulkan data.

Saat kondisi pandemi ini, dikatakan Alamsyah, banyak kelompok menengah yang rentan menjadi jatuh miskin. Sementara, warga miskin makin jatuh ke dasar sehingga tidak memiliki penghasilan lagi.

"Simpangsiur data tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga berbagai negara lain karena banyak yang selama ini masuk kelas rentan atau di atas garis kemiskinan jadi ambruk ekonominya terdampak pandemi. Lalu yang miskin, benar-benar jatuh ke dasar, tidak memiliki penghasilan lagi. Kondisi itu membuat pemerintah terkaget-kaget untuk memperbaiki data dengan cepat," katanya.

Sebelumnya, Ombudsman membuka posko pengaduan bagi masyarakat terkait maladministrasi penanganan virus corona dan dampaknya. Posko tersebut dilakukan secara daring atau dalam jaringan melalui tautan bit.ly/covid19ombudsman.

Selain melalui tautan, posko yang disediakan oleh Ombudsman juga dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah pelapor dalam menindaklanjuti aduannya. Tersedia 35 nomor WhatsApp di ORI serta perwakilan pada setiap provinsinya.

“Dengan adanya saluran pengaduan ini diharapkan masyarakat dengan mudah melapor jika diduga terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan bencana nasional Covid-19 bagi masyarakat terdampak,” ujar Ketua Ombudsman Amzulian Rifai melalui keterangan tertulis, Rabu (29/4/2020).

Amzulian mengatakan, jenis layanan yang dapat diadukan dan ditindaklanjuti melalui Posko Pengaduan Daring Covid-19 Ombudsman meliputi lima layanan. Antara lain layanan Jaring Pengaman Sosial, layanan kesehatan, layanan lembaga keuangan, layanan transportasi, dan layanan keamanan.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq