Bupati Cianjur Kena OTT KPK, Mendagri Tjahjo Kumolo: Jujur Saya Sedih

LUWUK, BANGGAI, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak bisa menutupi rasa sedihnya yang mendalam terkait kembalinya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kali ini yang diduga kena OTT KPK Bupati Cianjur, Jawa Barat, Irvan Rivano Muchtar.

"Sebagai mendagri dan sebagai pribadi, jujur saya sedih masih ada OTT (kepala daerah)," katanya di sela-sela kunjungan kerjanya di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Rabu (12/12/2018).

Baca Juga

Krisis Air Memburuk, Presiden Iran Peringatkan Warga Teheran Mungkin Harus Mengungsi

Tjahjo lantas meminta Irvan Rivano Muchtar bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum pascatertangkap tangan penyidik KPK, Rabu. "Dengan tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap nantinya," ujarnya.

Padahal, dia mengaku, tidak berhenti mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, untuk waspada terhadap hal-hal yang berpotensi korupsi.

Dalam berbagai kesempatan, Tjahjo selalu menyampaikan kepada seluruh pejabat daerah untuk berhati-hati dalam urusan perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi pajak, perizinan, serta pembelian barang dan jasa di pemda.

"Mari kita hindari dan ikuti mekanisme sesuai aruran dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner semua pihak," kata Tjahjo menegaskan.

Dari OTT itu KPK mengamankan enam orang termasuk di antaranya unsur kepala daerah, kepala dinas, dan kepala bidang di lingkungan Pemkab Cianjur.

Dari OTT itu KPK menyita uang sejumlah Rp1,5 miliar. Komisi antirasuah itu menduga uang tersebut dikumpukan dari kepala sekolah. Dari kejadian itu KPK sangat menyesalkan terjadi kembali tindak pidana korupsi di sektor pendidikan.

"Korupsi yang terjadi ini sangat menyedihkan bagi kita semua karena yang diduga dipotong adalah dana yang seharusnya dapat digunakan membangun fasilitas seratusan sekolah-sekolah di Cianjur," ujar Febri.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan, OTT di Cianjur hari ini dilakukan setelah petugas KPK mendapatkan bukti awal dugaan bahwa telah terjadi transaksi suap terhadap penyelenggara negara.

"Sebelumnya, KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur. Setelah kami lakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk kepala daerah," ungkap Laode melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Editor: Djibril Muhammad