Bupati Pati Sudewo Tak Dimakzulkan, Anggota DPR Usul Tetap Dievaluasi Berkala

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menilai perlu ada mekanisme atau evaluasi berkala terhadap kinerja Bupati Pati Sudewo yang tak jadi dimakzulkan. Langkah ini untuk mengukur kinerja Sudewo apakah sudah menyentuh kebutuhan rakyat atau tidak.

Diketahui, parlemen Pati hanya meminta Sudewo untuk memperbaiki kebijakan yang diambil ke depan.

Baca Juga

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

Dede menyatakan, pihaknya menghormati keputusan DPRD Pati. Dia mengatakan, DPRD Pati telah bertugas menjalankan fungsi pengawasan pemerintah daerah.

"Semua keputusan yang diambil kita hargai. Semoga jalan yang ditawarkan DPRD akan diikuti oleh bupati sebaik-baiknya," kata Dede saat dihubungi, Minggu (2/11/2025).

Baca Juga

Rapat Paripurna DPRD Pati, Hanya 13 dari 49 Anggota Setuju Pemakzulan Bupati Sudewo

Kendati demikian, Dede menilai perlu ada evaluasi berkala terhadap kinerja Sudewo untuk mengetahui apakah sang kepala daerah telah mengayomi rakyat atau tidak.

"Harus ada evaluasi misal enam bulan, setahun. Apakah benar ada perbaikan yang menyentuh kebutuhan rakyat banyak, atau tidak," kata Dede.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga meminta pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tak segan menjatuhkan sanksi kepada para bupati yang menerbitkan kebijakan tak berpihak ke rakyat.

"Kemendagri juga harus bisa memberikan sanksi sesuai aturan juga kepada bupati agar ada efek jera," kata Dede.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan atau pemberhentian kepada Bupati Pati, Sudewo. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025).

Dari total 49 anggota DPRD, sebanyak 36 anggota menyatakan tidak setuju dengan usulan pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya menyatakan setuju agar Bupati Pati dimakzulkan.

Jika dilihat berdasarkan fraksi, hanya Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang seluruh anggotanya menyatakan setuju dengan rekomendasi pemakzulan. Fraksi lainnya memilih untuk tidak mendukung pemakzulan dan hanya meminta Bupati Sudewo melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang diambil ke depan.

Editor: Reza Fajri