Buru Aset Negara Rp108 Triliun Kasus BLBI, Jokowi Terbitkan Kepres

JAKARTA, iNews.id - Menkopolhukam Mahfud MD menghormati, keluarnya SP3 oleh KPK terhadap Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim SP3. Namun aset negara Rp108 triliun akan terus dikejar.

"Kini Pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena hutang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari Rp 108 (triliun)," kata Mahfud, Kamis (8/4/2021).

Baca Juga

Badan Intelijen Jerman akan Diberi Wewenang Menyerang dan Sabotase

Mahfud kemudian mengingatkan ikhwal penetapan tersangka terhadap Sjamsul dan Itjih. Keduanya dijadikan tersangka oleh KPK bersama mantan Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung (ST). 

Dalam perkara itu, ST dijatuhi pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri (PN) 13 tahun penjara plus denda Rp700 juta dan diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) menjadi 15 tahun plus denda 1M. 

Baca Juga

Kulonprogo Segera Gelar Simulasi Pembelajaran Tatap Muka

Tapi oleh Mahkamah Agung membebaskan ST dengan vonis bahwa kasus itu bukan pidana.

Baca Juga

BNPB Sebut 163 Korban Meninggal akibat Bencana di NTT, 45 Orang Hilang

KPK kemudian mengajukan Peninjauan Kembali atas vonis MA yang membebaskan ST tanggal 9 Juli 2019, namun PK itu tidak diterima oleh MA. ST tetap bebas dan Samsul N - Itjih ikut lepas dari status tersangka karena perkaranya adalah 1 paket dengan ST (dilakukan bersama). 

Mahfud menyatakan, pada 6 April 2021 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Kepres. Kepres yang dimaksud adalah Kepres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. 

"Di dalam kepres tersebut ada 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara," ujarnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq