Cak Imin Diperiksa KPK, Firli Bahuri: Untuk Kepentingan Penyidikan

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri angkat bicara soal pemeriksaan Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, hari ini. Cak Imin diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.

Firli menjelaskan, setiap orang yang mengetahui suatu peristiwa tindak pidana perlu untuk dimintai keterangannya. keterangannya guna membuat terang suatu perkara termasuk, perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI yang terjadi saat Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Baca Juga

Kekeringan Parah, Negara Arab Menabur Awan untuk Mendapatkan Hujan

"Setiap orang yang mengetahui, mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa pidana maka diperlukan penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yg dilakukan oleh para tersangka yang terjadi di Kemenakertrans RI," kata Firli melalui pesan singkatnya, Kamis (7/9/2023).

"Hal itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan semua yang dilakukan KPK adalah proses hukum," sambungnya.

Baca Juga

Cak Imin Tiba di KPK, Penuhi Panggilan Jadi Saksi Kasus Kemnaker 

Firli mengklaim KPK bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menangani setiap tindak pidana korupsi. Termasuk, perkara korupsi di Kemnaker. Ia juga berdalih bahwa KPK mempedomani asas-asas hukum acara pidana.

"Hal penting harus dipahami bahwa lembaga KPK adalah lembaga negara yang independen, dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun," klaim Firli.

Baca Juga

Momen Cak Imin Diperiksa KPK, Saksi Dugaan Korupsi Kemnaker

Diketahui sebelumnya, Muhaimin Iskandar rampung diperiksa tim penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi selama sekira lima jam, hari ini. Cak Imin mengaku telah menjelaskan ke penyidik KPK soal proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012.