Caleg Perindo Minta Rencana Motor Masuk Jalan Tol Dikaji Mendalam

JAKARTA, iNews.id – Partai Perindo meminta pemerintah membuat kajian mendalam terkait rencana membolehkan sepeda motor, termasuk ojek online (ojol), masuk jalan tol. Kajian harus mencakup regulasi dan faktor keamanan (safety).

Calon anggota legislatif (caleg) DPR Dapil III Banten dari Partai Perindo Yudhistira Ikhsan Pramana menuturkan, banyak aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum rencana itu direalisasikan.

Baca Juga

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

“Saya pikir ini salah satu usul yang bagus, tapi perlu kajian yang lebih mendalam terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur di jalan tol tersebut. Misalkan membuat pembatas antara mobil dan motor di dalam tol, gardu pembayarannya dan lain-lain,” ujar Yudhistira, dikutip Rabu (30/1/2019).

Sekjen DPP Rescue Perindo ini melanjutkan, tarif tol bagi pengendara roda dua juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai tarif tol yang diberikan justru membebani pengendara motor terutama bagi ojol.

Baca Juga

Kebijakan Sepeda Motor Masuk Tol, Ini Pertimbangan Pemerintah

Yudhis mengatakan alangkah baiknya jika tarif tol disesuaikan dengan jarak tempuh pengendara motor. Artinya, pengendara motor dengan jarak tempuh dekat bisa masuk tol tanpa dibebani biaya masuk.

“Tarifnya tentu perlu dibuat kebijakan yang lebih murah dari mobil, tapi kalau memang bisa digratiskan akan lebih bermanfaat juga buat pengemudi motor, tapi dengan catatan tertentu,” katanya.

Jika wacana itu terealisasi, Yudhis mengusulkan agar aturan ojol masuk jalan tol diberlakukan di wilayah-wilayah tertentu terutama di kota-kota besar yang memiliki jumlah pengendara motor yang tinggi.

Selain itu diperlukan keterlibatan dari berbagai instansi pemerintah terkait untuk merumuskan wacana tersebut, baik dari dinas perhubungan (dishub), direktorat lalu lintas (ditlantas), PT Jasa Marga dan lainnya.

“Sebaiknya ini diberlakukan hanya untuk kota-kota besar yang memang sudah melimpah ruah pengguna motor atau ojol-nya. Jangan sampai nanti bukannya menurunkan angka kemacetan tapi malah menambah alur kemacetan, jadi enggak tepat sasaran,” tuturnya.

Sebelumnya, DPR mengusulkan agar motor dan ojol diberikan jalur khusus di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Usulan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 44 Tahun 2009, yang merevisi Pasal 38 PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Pada Pasal 1a disebutkan jika jalan tol bisa dilengkapi jalur khusus untuk kendaraan bermotor roda dua. Namun, jalur harus terpisah secara fisik dengan jalur kendaraan roda empat atau lebih.

Editor: Zen Teguh