Catatan Debat Capres Pertama

Dinna Wisnu PhD
Pengamat Hubungan Internasional
@dinnawisnu

DEBAT capres tahap pertama sudah dilakukan. Kedua pasangan capres-cawapres memberikan penampilan yang optimal. Meski demikian, kita tidak dapat menghindari kesimpulan bahwa debat pertama di minggu lalu terasa membosankan. Saya mencatat dan menduga mengapa muncul persepsi seperti itu.

Jet Tempur Negara NATO Cegat Pesawat Mata-mata Rusia pada Hari Natal

Pertama, perubahan konteks penyebaran informasi. Dalam tahun-tahun sebelumnya, debat capres ditunggu-tunggu karena pemilih berharap mendapatkan informasi baru yang belum ada di koran, TV, atau majalah. Informasi baru ini tidak hanya tentang gagasan, tetapi juga penampilan para kandidat dan cara mereka membawakan diri dan berinteraksi sebagai negarawan.

Kali ini debat capres juga ditunggu-tunggu, tetapi ternyata tidak ada informasi yang baru karena seluruh “amunisi” perdebatan telah dibahas melalui sosial media, koran, TV, majalah. Poin-poin yang diangkat para capres sudah pernah menjadi bahan diskusi antara para pendukung capres.

Diskusi-diskusi tersebut praktis melahap habis seluruh informasi yang tertuang dalam visi dan misi kampanye para kandidat. Situasi tersebut menyebabkan informasi yang disampaikan oleh capres terdengar “kedaluwarsa” sehingga membuat para pemilih jenuh.

Kedua, terkait dengan catatan pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu meninjau tujuan dari debat capres. KPU secara formal menyatakan bahwa debat capres adalah untuk memperdalam pembahasan visi dan misi dari kedua kandidat.

Masalahnya apa yang ingin diperdalam? Apakah isi dari visi-misi atau paradigma berpikir dari kedua pasangan?

Jika ingin bicara isi dari visi-misi, tantangannya adalah membumikan idealisme menjadi kebijakan yang bisa dilaksanakan di tataran praktis. Tema hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme yang diangkat dalam debat pertama terbilang kompleks untuk dikupas secara mendalam karena terbatasnya waktu.

Ketika fokusnya pada isi visi-misi maka yang muncul adalah idealisme dan abstraksi masalah. Tetapi membahas idealisme seakan klise karena sepatutnya bukan norma-norma yang perlu diketahui pemilih dalam debat, melainkan cara capres membumikan norma tersebut dalam wujud kebijakan di tataran praktis. Akan lebih bermanfaat bila para capres menggambarkan siapa saja aktor di balik suatu kebijakan atau kurang berhasilnya suatu kebijakan.

Itu sebabnya saya berpendapat bahwa KPU semestinya berupaya menggali cara berpikir capres. Pengertian paradigma secara bebas menurut Thomas Khun (Scientific Revolution) adalah kerangka pemikiran dasar yang memuat pandangan, keyakinan, cara atau metode memecahkan masalah, objek atau fenomena yang kompleks.

Contoh, Partai Demokrat yang liberal dan Partai Republikan yang konservatif di Amerika Serikat (AS) berpegang pada norma yang sama yakni memberikan kesejahteraan pada warga negara, termasuk jaminan asuransi kesehatan, tetapi masing-masing memiliki paradigma yang berbeda dalam memaknai cara menyediakan jaminan asuransi kesehatan. Yang berbeda adalah tugas yang dibuat untuk pemerintah federal, bentuk pendanaannya dan respons pemerintah federal pada para pelaku dunia usaha dan pasien.

Partai Republikan meyakini bahwa setiap individu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Negara hanya hadir ketika diperlukan, misalnya asuransi kesehatan harus ditanggung sendiri oleh peserta; kalaupun dibantu maka pemerintah daerah yang menjadi penjamin dan jumlah nominal yang diterima sangat kecil dibandingkan yang dibayar sendiri.

Pemberian bantuan pun selektif hanya kepada mereka yang membutuhkan. Apabila keluarganya masih ada, keluarganya yang harus bertanggung jawab. Seseorang harus membuktikan (lewat sistem monitoring) bahwa ia tidak mendapat bantuan dari keluarga atau orang lain untuk bisa mendapatkan bantuan dari negara.

Di sisi lain, Partai Demokrat memandang bahwa individu dapat sejahtera dan mengambil manfaat dari pasar bebas dan kompetisi apabila kebutuhan mendasar mereka terpenuhi. Apabila negara tidak dapat menyediakan bantuan itu maka tidak akan ada kesejahteraan untuk individu karena mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Itu sebabnya capres dari Partai Demokrat mengedepankan pengaturan pajak dan peningkatan peranan pemerintah federal.

Apabila kita ingin menggali paradigma para capres, tema atau topik hanyalah alat atau pemantik untuk membedah paradigma tersebut. Dalam hukum, misalnya, KPU bisa bertanya tentang pandangan para capres tentang kasus Fidelis terkait penggunaan mariyuana untuk pengobatan.

Apakah para capres setuju dengan hakim atau tidak? Apakah capres lebih setuju pada hukum yang prosedural atau yang substantif?

Para capres tidak perlu menghafalkan UU dalam kasus itu, tetapi yang lebih penting bagaimana kerangka pikir mereka dalam memandang kasus tersebut. Kepedulian pada kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat dan kemampuan menjawab dengan penampilan yang simpatik adalah hal yang ditunggu dan dicari oleh pemilih.

Sayangnya dalam debat capres yang pertama ada obsesi agar capres menjawab semua topik, tetapi dengan waktu yang sempit. Akibatnya pertanyaan-pertanyaan bersifat probing atau menuntun.