Cegah Suap, Partai Perindo Minta Tingkat Pendidikan, Penegakan Hukum dan Keteladanan Dibenahi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menilai, budaya sogok atau suap yang terjadi di Indonesia merupakan penyakit akut. Menurutnya, penyakit tersebut harus segera dituntaskan.

"Budaya sogok masih marak terjadi di Indonesia. Sesungguhnya itu bukan budaya, tapi penyakit dalam masyarakat pra-modern dengan kultur feodalisme yang akut masih berkarat pada masyarakatnya di semua level. Terutama pemimpin pemerintahan," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (18/12/2023).

Inggris Beli RCH 155 Senilai Rp1,17 Triliun, Ini 3 Kelebihannya

Yusuf -- yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah ini -- mengatakan, hal tersebut terjadi karena tingkat pendidikan di masyarakat mayoritas masih di level rendah. Jika dilihat data kependudukan di Indonesia sekitar 74 persen pendidikan masyarakatnya tidak mengenyam pendidikan menengah atas atau tidak melebihi pada di tingkat SMA ke bawah.

Karena itu, Yusuf menyebutkan, solusi atas permasalahan tersebut ada tiga hal.

Gelar Rakor di Bandung, DPP Partai Perindo Minta Rekrutmen 140.000 Saksi Dikebut

Pertama, perlunya perbaikan pendidikan masyarakat untuk mengenyam pendidikan level perguruan tinggi. Hal itu agar tingkat literasinya bagus dan mengenal ilmu pengetahuan dan tradisi modernisme.

Kedua, penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu agar ada efek jera.

"Ketiga, pentingnya keteladanan dari pemimpin, dimulai pada level tertinggi dulu yaitu Presiden dan Wakil Presiden diikuti Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Lurah, hingga Kepala Desa," katanya.

Untuk itu, Yusuf mengatakan, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar-Mahfud MD merupakan pasangan yang ideal untuk mengentaskan praktik buruk tersebut.

Pasangan capres tersebut telah teruji integritasnya saat menjabat posisi baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Bahkan, saat kampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pandeglang, Banten, pada Jumat (1/12/2023) lalu, Ganjar menegaskan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan musuh bersama yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya

Di hadapan para pendukungnya, Ganjar berjanji akan meninjau ulang berbagai regulasi yang berpotensi menciptakan KKN, eksistensi lembaga pengawasan, dan integritas aparat penegak hukum.

“Saya bersama Prof Mahfud akan pro-aktif untuk memastikan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah musuh bangsa, musuh negara, dan musuh seluruh elemen bangsa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata Ganjar.

Editor: Reza Fajri