Dana Daerah Rp195,2 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pemda Genjot Belanja

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat penyerapan anggaran dan mengoptimalkan dana yang tersedia. Hal tersebut dinilai penting agar belanja daerah memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian dan masyarakat.

Purbaya mengungkapkan, posisi keuangan daerah hingga 31 Agustus 2026 masih relatif baik. Namun, terdapat dana daerah sebesar Rp195,2 triliun yang masih tersimpan di perbankan.

Baca Juga

Purbaya Dorong LPEI Turunkan Bunga Pembiayaan untuk Industri Padat Karya

"Kondisi keuangan daerah hingga 31 Agustus 2026 cukup baik. Mereka punya uang sebesar Rp195,2 triliun," ucap Purbaya dalam Rapat Kerja bersama DPD RI, Senin (14/9/2026).

Purbaya menambahkan, terlalu banyak dana yang tersimpan di perbankan dapat membuat dampak belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.

Baca Juga

Purbaya Buka-bukaan soal Dana Kopdes Merah Putih: Uangnya Ada

Karena itu, pemda diminta memanfaatkan anggaran untuk berbagai kegiatan yang dapat menggerakkan ekonomi di daerah.

"Jangan kebanyakan uangnya di perbankan sehingga dampak ekonominya tidak terasa. Harusnya mereka optimalkan uangnya, sehingga setiap upaya yang kita alokasikan ke daerah, dampaknya maksimal ke perekonomian," kata dia.

Baca Juga

Purbaya bakal Uji Ulang Akurasi Data usai Sang Anak Masuk Desil 7

Purbaya mengatakan, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.

Meski demikian, Kementerian Keuangan akan terus memantau kondisi fiskal daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada daerah yang mengalami gangguan pelayanan atau pembangunan akibat keterbatasan anggaran.

Baca Juga

Purbaya Ungkap RI Keluar dari Kutukan 5 Persen: Sekarang Siap ke Arah 6 Persen

Purbaya mencontohkan, pada Agustus tahun lalu pemerintah pusat menyalurkan bantuan darurat fiskal sebesar Rp20,5 triliun kepada pemda yang mengalami tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita Kementerian Keuangan, walaupun TKD namanya dipotong, saya minta Direktorat Perimbangan Keuangan untuk monitor kondisi keuangan daerah dan di lapangan, saya minta ke mereka, kira-kira indikasi gangguan di mana daerah nggak berfungsi gara-gara nggak punya uang, tolong kasih tauan saya dan perintah Presiden untuk memperbaiki keadaan itu," ucapnya.

Purbaya menilai, sinergi belanja pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu fondasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027.

Selain mengoptimalkan kas internal, pemda nantinya akan mendapat dukungan melalui skema pembiayaan inovatif atau innovative financing.

"Tahun depan pun sama, kita akan monitor seperti itu. Dan dengan tambahan yang tadi, inovatif financing, seharusnya daerah akan lebih baik lagi kondisinya," ujarnya.

Dia menegaskan, setiap anggaran yang ditransfer ke daerah harus benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

"Uang yang dipanggil ke daerah betul-betul dipakai dan menghasilkan hasil yang optimal. Apa pun caranya, kita usahakan ke arah sana," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama