Dapat Pembekalan dari KPK, Menag: Keluarga Berperan Penting Cegah Korupsi

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut bersama dengan jajaran Kementerian Agama (Kemenag) rampung dibekali penguatan integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (24/7/2023). Menurut Gus Yaqut, peran keluarga terutama pasangan para pejabat negara sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya, Gus Yaqut dan jajaran Kemenag mengajak para istri untuk menghadiri undangan KPK dalam rangka penguatan integritas. Sebab dia yakin keluarga terutama istri merupakan faktor utama pejabat negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

"Kenapa kemudian keluarga diajak, pasangan diajak, istri diajak? Saya kira ini juga menjadi penting untuk menjadi daya cegah atau rem buat para suami atau pasangannya yang menjadi pejabat agar tidak serakah," kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).

Gus Yaqut mengingatkan kepada para pejabat Kemenag untuk tidak menerima pemberian apa pun yang bukan haknya. Oleh karenanya, sebenarnya istri wajib mengetahui asal usul sumber keuangan suaminya agar istri bisa menjadi pengingat bagi para suami untuk tidak serakah.

Baca Juga

Siapkan Kasasi, KPK Tunggu Salinan Vonis Lepas Bupati Mimika Eltinus Omaleng

"Menerima apa yang memang menjadi haknya dan tidak kemudian berusaha mencari-cari apa yang tidak menjadi haknya. Posisi pasangan menjadi sangat penting karena yang paling dekat dan paling bisa mengingatkan kita tentu pasangan kita masing-masing," ucap Yaqut.

Yaqut mengapresiasi program pendidikan antikorupsi yang digelar KPK ini. Menurutnya, program ini penting untuk mengingatkan para penyelenggara negara agar tidak terjerumus kasus korupsi. Dia juga berharap ke depannya para rektor di bawah naungan Kemenag mendapat penguatan integritas dari KPK.

"Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan bukan hanya di jajaran Kementerian Agama di eselon 1 tapi juga di kepala rektor bahkan kepala kantor wilayah. Karena mereka juga kuasa pengguna anggaran semua wajib hukumnya untuk memahami norma-norma antikorupsi," katanya.

Editor: Rizal Bomantama