Dasco: DPR-Pemerintah Mulai Bahas Revisi KUHAP Pekan Depan

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memperkirakan naskah daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan dikirimkan pemerintah pekan ini. Pembahasan perubahan aturan tersebut dilakukan pekan depan.

"Nah, DIM yang sudah disepakati pemerintah kemungkinan besar minggu ini sudah dikirim," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Baca Juga

Singapura Beri Sanksi 4 Warga Israel Pelaku Kekerasan terhadap Warga Palestina di Tepi Barat

Dengan demikian, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menilai rapat kerja DPR dengan pemerintah untuk pembahasan revisi KUHAP akan dimulai pada pekan depan. 

"Insya Allah Minggu depan akan mulai raker antara pemerintah dan DPR dan akan memulai pembahasan-pembahasan UU," tutur Dasco.

Baca Juga

Komisi III DPR Rapat Bahas Revisi KUHAP Pekan Depan, Undang Mahasiswa-Ahli Pidana

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya belum menerima DIM revisi KUHAP dari pemerintah.

"Belum (terima DIM revisi KUHAP). Ini kan baru masuk sidang, kita belum liat semua surat yang datang," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

Baca Juga

Revisi KUHAP, Wakil Ketua KPK Usul Penyelidik dan Penyidik Minimal S1 Hukum

Baca Juga

Akademisi Dukung Reformasi Hukum melalui RUU KUHAP dan RUU Polri

Diketahui, naskah DIM revisi KUHAP telah ditandatangani oleh pemerintah di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025). Selanjutnya, naskah tersebut akan diserahkan ke DPR.

Dalam penandatanganan itu, paraf diawali Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suharyanto, selanjutnya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dilanjutkan Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Lalu Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, dan terakhir oleh Ketua Mahkamah Agung, Sunarto.

Baca Juga

Komisi III DPR Bahas Revisi KUHAP Mulai Juni, Ditargetkan Rampung Awal 2026

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menyebut, setidaknya ada 6.000 DIM yang akan diserahkan ke DPR.

"Sekitar 6.000," kata Eddy Hiariej dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

Eddy menyampaikan, pembahasan DIM tinggal menunggu undangan DPR.

"Pada saat rapat itu kami akan menyerahkan DIM secara resmi kepada Komisi III DPR dan Komisi III DPR yang kemudian akan menentukan jadwal pembahasannya," ujarnya.

Editor: Rizky Agustian