Demokrat Desak Revisi UU Pemilu, Ingin Pilpres dan Pileg Dipisah

JAKARTA, iNews.id - Tahapan Pemilu 2019 yang panjang menjadi catatan tersendiri bagi Partai Demokrat. Pada Pemilu 2019, tahapan pemilihan legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden (pilpres) digabung.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya berkomitmen mendorong perubahan alias revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Salah satu poin yang akan direvisi adalah memisahkan pileg dan pilpres.

Baca Juga

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

"Kami Demokrat memang sudah punya kesimpulan bahwa memang untuk pemilu ke depan lebih bagus itu pilpres dan pileg itu dipisahkan," kata Waketum Demorkat, Syarief Hasan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Anggota Komisi I DPR ini menilai, disatukannya penyelenggaraan pileg dan pilpres lebih banyak rugi ketimbang manfaatnya. Pertama, penyatuan itu akan membuat rakyat tidak fokus mencermati visi misi dari calon, baik calon presiden (capres) ataupun calon legislatif (Caleg).

Tak hanya itu, Syarief menuturkan, partai politik juga akan lebih sulit membagi fokus mensosialisasikan pileg dan pilpres. Padahal, dia menyebut kedua pemilihan itu sama pentingnya.

Syarief menambahkan, pihak penyelenggara pemilu juga sangat dibebankan jika kedua pemilihan ini disatukan. "Bayangkan itu, penghitungan suara itu dihitung sampai pagi. Ternyata banyak yang berguguran kan, banyak yang meninggal. Jadi banyak efeknya yang harus kita hindari," ujarnya.

Editor: Djibril Muhammad