Demokrat: Kami Tidak Pernah Mengincar Kursi Menteri

JAKARTA, iNews.id – Partai Demokrat menepis tudingan yang menyebut mereka mengincar kursi menteri saat memutuskan hendak bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Power sharing bukan tujuan mereka saat menentukan langkah ke depan.

"Kami tidak pernah mengincar jatah kursi (menteri), kami tidak pernah minta kursi. Kami sadar itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kami jangan disamakan dengan partai lain," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Baca Juga

Surat dari 100 Tentara dan Perwira Cadangan Israel Ungkap Keruntuhan Nilai Prajurit Zionis

Kendati demikian, Syarief tidak menampik ketika nanti benar-benar bergabung, bukan berarti tanpa syarat dukungan. Menurutnya, ada tiga hal syarat yang harus diperhatikan. Pertama, ada tidaknya kecocokan (chemistry) dalam membangun bangsa Indonesia melalui program-program kerja.

Kedua, Demokrat akan melihat kebersamaan dalam koalisi. Untuk mendukung pemerintahan mendatang, kekompakan dalam koalisi merupakan hal mutlak.

Ketiga, Demokrat juga akan mempetimbangkan kenyamanan bersama Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Jadi kita tiga itu saja yang menjadi persoalan. Chemistry-nya cocok atau tidak, ada kebersamaan atau tidak, dan ketiga kita nyaman atau tidak di dalam," katanya.

Partai Demokrat memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Keputusan itu diambil setelah 40 hari masa berkabung atas meninggalnya Ani Yudhoyono.

Keputusan itu dilontarkan Ketua Ketua Divisi Komunikasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik Demokrat, ya memperkuat Pemerintahan Jokowi. Namun sikap tersebut kita kembalikan pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi pemegang haknya, beliau lah yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai pemegang hak prerogatif," ujar Ferdinand, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Syarief mengakui pembicaraan soal sikap partai sudah dibahas oleh masing-masing kader partai. Bahkan, dia menyebut mayoritas kader mendukung partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bergabung ke dalam koalisi pemerintah.

"Memang mayoritas memang ya sih ingin ya bergabung. (Tapi) keputusan partai kalau resmi itu majelis tinggi gitu loh. Dan nanti akan disampaikan secara resmi," kata dia.

Editor: Zen Teguh