Deretan Tokoh-Pakar Kecam Sirekap KPU: Banyak Data Salah, Masyarakat Resah!

JAKARTA, iNews.id - Sistem informasi rekapitulasi (sirekap) dinilai banyak kejanggalan saat penghitungan suara Pemilu 2024. Data sirekap tidak sesuai dengan hitung manual di tempat pemungutan suara (TPS).

Server sirekap juga ternyata berada di China, Prancis dan Singapura. Hal itu bertentangan dengan aturan yang ada. Salah satunya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Undang Undang No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Baca Juga

Hamas Pulangkan Jasad Perwira Israel Letnan Hadar Goldin setelah 11 Tahun Disandera

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan kejanggalan mengejutkan menunjukkan satu TPS yang memiliki jumlah pemilih mencapai 80.000 orang, jauh di atas batas maksimal 300-500 pemilih per TPS.

Para pakar dan tokoh juga mendesak ada audit forensik informasi teknologi KPU. Pasalnya KPU melakukan kesalahan input data.

Baca Juga

Eep Saefulloh Minta TV Setop Tayangkan Quick Count: Ini Pemilu Terburuk Sepanjang Reformasi

Berikut deretan tokoh dan pakar kecam sirekap KPU:

Baca Juga

Kecurangan Pemilu 2024, Budayawan Minta DPR Revisi Kekuasaan Presiden

1. Eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin Desak Audit Forensik Sirekap

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, mencurigai adanya kejanggalan dalam hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia mendorong agar dilakukan audit forensik IT terhadap program aplikasi KPU, Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan Umum (Sirekap), untuk mencegah tuduhan penggelembungan suarA.

Baca Juga

Server Sirekap KPU Ternyata Berada di China, Prancis dan Singapura

Din mendasarkan dugaannya pada informasi yang beredar mengenai program IT KPU yang diklaim terprogram untuk menggelembungkan suara salah satu pasangan calon (paslon) bernomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Mengajak seluruh rakyat peduli Pemilu Damai, Jujur dan Adil untuk mendesak dilakukannya Audit Forensik IT KPU," kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/2/2024). 

Baca Juga

Kesaksian Ketua KPPS Cengkareng soal Suara Paslon 02 Melambung Tinggi di Sirekap

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut menyatakan, jika audit forensik IT KPU terbukti menemukan adanya penggelembungan suara, ia mendesak agar Komisioner KPU RI diganti.

2. Eks Ketua KPU Ilham Saputra Nilai Sirekap Meresahkan Masyarakat

Mantan Ketua KPU Ilham Saputra menyatakan aplikasi Sirekap milik KPU meresahkan masyarakat. Meski demikian, Ilham mengakui aplikasi tersebut tidak dijadikan acuan untuk menghitung hasil resmi Pemilu.

"Sesungguhnya yang digunakan adalah sebetulnya rekap manual untuk dijadikan hasil resmi. Tetapi memang ini meresahkan," kata Ilham kepada iNews Media Group, Jumat (15/2/2024).

3. Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Gumay Sebut Peran Sirekap Vital

Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay menyatakan peran sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) sangat penting dalam perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, data dari Sirekap nantinya akan dijadikan bahan dalam perhitungan manual KPU.

"Sebetulnya dalam proses pemilu kita untuk melakukan rekapitulasi yang manual secara bertahap itu bahan yang atau draf bahan yang akan dibuka untuk diperiksa bersama itu datangnya dari sirekap," kata Hadar

Dia mengingatkan betapa pentingnya data yang masuk ke dalam Sirekap merupakan hasil yang benar-benar dari perhitungan setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi sedemikian vitalnya sirekap itu sehingga kita harus betul-betul pastikan data-data yang diolah yg dikumpulkan dalam sirekap itu adalah data-data yang tidak menyimpang, data yang betul-betul sesuai dengan hasil hitungan di setiap TPS-nya," ujarnya.

4. Sekjen Perindo Ahmad Rofiq Desak KPU Takedown Sirekap 

Partai Perindo mendesak Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) di-takedown KPU. Desakan disampaikan mencermati banyaknya temuan data Sirekap yang tidak sinkron dengan hasil suara di lapangan. 

Sirekap harus di-takedown agar datanya tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.

"Agar tidak menimbulkan multitafsir termasuk kecurangan di kalangan masyarakat, parpol dan tim sukses capres serta para pendukung, maka semestinya Sirekap di-takedown oleh KPU," kata Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq, Sabtu (17/2/2024).

"Banyak temuan yang tidak sinkron, dan ini juga diakui oleh KPU sebagai institusi penyelenggara," imbuhnya.

5. Pakar Telematika Roy Suryo Heran Banyak Anomali Salah Angka di Sirekap

Pakar telematika Roy Suryo heran dengan banyaknya anomali salah angka di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap). Bahkan, penambahan angka suara bisa fantastis melebihi jumlah pemilih di suatu TPS. 

Menurut Roy, tidak heran jika muncul dugaan algoritma sisipan dalam Sirekap di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu menjadi tidak aneh kalau banyak sekali anomali seperti seringnya angka salah dipindai misalnya 1 menjadi 7 atau bahkan 4, juga penambahan desimal yang membuat jumlahnya fantastis sampai ribuan, padahal lazimnya 1 TPS hanya berkapasitas 300 orang," kata Roy dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).

"Tuduhan adanya algoritma sisipan seperti yang disampaikan berbagai pihak pun menjadi tidak bisa dihindari, karena kesalahan ini terjadi secara nyaris seperti TSM (Terstruktur Sistematis Masif) di banyak tempat, tidak hanya hitungan jari," imbuhnya.

6. Pakar Riset Pratama Nilai Sirekap Teknologi yang Belum Siap

Pakar riset, Pratama Persadha mengatakan sirekap masih memiliki banyak masalah. Fungsi awalnya bermaksud mempermudah penghitungan suara malah bisa menimbulkan banyak masalah.

“Fitrahnya sirekap ini kan untuk membantu masyarakat untuk bisa mengetahui hasil pemilu dengan cepat ya sehingga masyarakat ini nggak menunggu terlalu lama 35 hari untuk hitung manual. Yang jadi masalah adalah sirekap ini menggunakan teknologi Optical Mark Recognition (OMR) dan Optical Caracter Recognition yang dipakai untuk moto gambar menjadi tulisan untuk mengkonversi,” ujar Pratama yang juga Ketua Communication and Information System Security Research Center (CISSReC).

Dia melanjutkan, ternyata sebenarnya aplikasi ini belum siap. Jadi, teknologi yang digunakan itu belum bisa membaca gambar itu dengan baik.

Editor: Faieq Hidayat