Desak UU Tipikor Direvisi, KPK Surati Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan perubahan alias revisi terhadap Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Guna memuluskan desakannya itu, KPK akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, surat juga akan dikirimkan ke DPR. KPK juga meminta semua pihak membantu dan mengawal agar desakan revisi UU Tipikor dapat segera dibahas.

Baca Juga

Ukraina Bersedia Batal Gabung NATO dengan Imbalan Jaminan Keamanan Barat

"Usulan untuk adanya revisi UU Tipikor. Kami berlima para pimpinan akan mengirim surat kepada Presiden dan DPR untuk memasukan draf UU ini sebelum kami meninggalkan kantor KPK," katanya di KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Agus mengatakan, KPK hanya mengusulkan. Kepastian diterima dan dibahas, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif dan legislatif. "Karena kan nanti yang bisa menentukan adalah apakah UU ini dibahas, masuk prolegnas atau tidak itu pasti tugasnya bapak-bapak kita di pemerintahan," tuturnya.

Agus menuturkan, UU Tipikor yang berlaku di Indonesia belum sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). "Seperti apa yang sudah dideklarasikan oleh PBB, setelah kita ratifikasi, tetapi ratifikasi tersebut dengan demikian belum diterapkan dalam UU yang berlaku," tuturnya.

Jika Indonesia memiliki UU yang selaras dengan UNCAC, menurut Agus, potensi tindakan korupsi dapat ditekan sebesar mungkin. "Harapan besar kita yang namanya tindak pidana korupsi dapat diminimalkan karena di beberapa negara yang menerapkan itu hasilnya memang lebih bagus," ucapnya.

Agus memaparkan, KPK juga menyertakan hasil kajian terkait revisi UU tersebut. Beberapa poin perubahan dalam kajian itu adalah pada Pasal 9 mengenai suap pejabat publik asing dan organisasi internasional.

Kemudian, ada Pasal 10 mengenai suap sektor swasta, Pasal 11 tentang perdagangan pengaruh dan Pasal 13 mengenai memperkaya diri sendiri secara tidak sah.

Editor: Djibril Muhammad