Desakan Pilkada Ditunda Menguat, HNW: Keselamatan Rakyat Paling Utama

JAKARTA, iNews.id - Desakan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 ditunda terus menguat menyusul bertambahnya penyelenggara dan peserta yang tertular virus corona (Covid-19). Terbaru Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan anggota Pramono Ubaid terkonfirmasi positif Covid-19.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, alasan penundaan pesta demokrasi di 270 daerah, kabupaten/kota itu karena lebih mengutamakan keselamatan rakyat. Selain itu juga sebagai upaya agar tidak memunculkan klaster baru penularan Covid-19.

Baca Juga

Bagaimana Persenjataan Baru Rusia Pastikan Keseimbangan Strategis selama 1 Abad?

"Dengan makin banyaknya korban Covid-19, Pilkada serentak diundurkan saja," ujarnya di Twitter, Minggu (20/9/2020).

Hidayat menuturkan, desakan itu juga sudah disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR. Beberapa anggota DPD dan LSM seperti Perludem juga mengusulkan hal serupa.

Baca Juga

Nasir Djamil: Kalau Ingin Selamatkan Rakyat, Pertimbangkan Tunda Pilkada

"Penting dipertimbangkan. Apalagi ketua dan anggota KPU serta 21 pegawai KPU juga kena, 60 calon kepala daerah juga kena. Agar Pilkada tak jadi klaster baru," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Nasir Djamil mengatakan, opsi menunda Pilkada Serentak 2020 memungkinkan untuk diputuskan pemerintah dan DPR. Opsi tersebut sebagai bentuk respons terhadap desakan publik agar pilkada ditunda.

Baca Juga

Fadli Zon Usul Pilkada 2020 Ditunda 3 Bulan, Ini Alasannya

Pilkada, menurut dia, masih memungkinkan ditunda karena KPU belum mengumumkan bakal pasangan calon bapaslon).

"Kenapa tidak bisa ditunda? Kalau Presiden dan DPR lebih memikirkan, mementingkan dan ingin menyelamatkan rakyat, tolong dipertimbangkan untuk ditunda," ujar Nasir kepada iNews.id di Jakarta, Sabtu (19/9/2020) malam.

Baca Juga

Kasus Covid-19 Melonjak, Desakan Pilkada 2020 Ditunda Menguat

Politikus PKS ini mengingatkan, jika KPU tetap ingin melanjutkan pelaksanaan pilkada harus dipastikan aman dari penularan Covid-19. Selain itu dia juga meminta pernyataan resmi dari KPU untuk siap bertanggung jawab jika terjadi klaster baru penularan Covid-19 dalam pilkada.

"KPU sampaikan ke pemerintah dan DPR, jangan memaksakan diri jika tidak siap, sebab risikonya sangat besar bagi penyelenggara dan peserta serta rakyat di daerah yang ada pilkada," ucapnya.