PKS: Pilkada Langsung atau lewat DPRD Konstitusional, Keduanya Dibolehkan

JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap atas usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Namun, mereka menilai pilkada langsung atau melalui DPRD sah secara konstitusi dan demokratis.

"Secara konstitusi, pilkada langsung atau pun pilkada tidak langsung melalui DPRD sama-sama konstitusonal dan sama-sama demokratris. Jadi kalau basis argumennya adalah konstitusi, maka keduanya dibolehkan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid saat dihubungi, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga

Raksasa Minyak Bicara dengan Pemerintahan Trump untuk Beli Minyak Lagi dari Venezuela

Menurutnya, mekanisme pilkada langsung atau melalui DPRD berbeda dengan pemilihan presiden (pilpres). 

"Hal ini berbeda dengan pilpres yang wajib dilakukan secara langsung, karena perintah dan mandat konstitusi harus langsung," ucap Kholid.

Baca Juga

Demokrat soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kami Satu Barisan dengan Presiden Prabowo

Terlepas dari itu, Kholid menyampaikan proses pembahasan RUU Pemilu atau Pilkada masih menunggu bergulir di DPR. Dia menilai, pembahasan mekanisme pilkada perlu dilakukan secara substansial dan prosedural.

"Kita bahas dengan mendengarkan juga pandangan berbagai pihak, seperti kampus, akademisi, ormas, NGO, tokoh tokoh bangsa, dan kita diskusikan secara luas melalui mekanisme meaningful participation publik," ucap Kholid.

Baca Juga

Cak Imin Klaim PKB Sudah Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD sejak Era SBY