Dewan Majelis PPP Desak Muktamar Dimajukan Tahun Ini, Minta Evaluasi Total

JAKARTA, iNews.id - Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak jajaran pengurus di dewan pengurus pusat (DPP) untuk memajukan jadwal muktamar pada 2024. Dalam surat yang dikirim pada 1 Mei 2024, dewan majelis meminta PPP berbenah dan melakukan evaluasi total.

Dalam surat itu, setidaknya ada empat petinggi majelis yang membubuhkan tanda tangan. Keempatnya yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Romy.

Baca Juga

Trump Serius Akan Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke Turki Meski Ditentang Israel

Dalam surat itu, dewan majelis mempersoalkan gagalnya PPP meraih kursi di parlemen. Pasalnya, kegagalan PPP masuk Senayan itu baru kali pertama setelah 11 partai berlambang Kakbah itu mengikuti pemilu.

"Namun demikian, kami belum pernah mendapati adanya klarifikasi dan permohonan maaf dari Pengurus Harian DPP PPP selaku eksekutif Partai atas tidak Iolosnya PPP sementara ini," demikian bunyi surat itu dikutip, Rabu (19/6/2024).

Baca Juga

Kader PPP Dorong Muktamar Dipercepat usai Gagal Masuk Parlemen

Dewan Majelis PPP meminta agara DPP PPP tak melakukan pemecatan, penggantian, dan perubahan, Fungsionaris DPP, Pimpinan DPW, Pimpinan DPC dan Pimpinan PAC. Tujuannya, untuk menjaga kondusivitaa partai hingga pelaksanaan muktamar.

"Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal
tersebut dan hal-hal strategis lainnya," bunyi surat itu.

Selain itu, dewan majelis menilai perlu adanya evaluasi atas penurunan perolehan suara PPP di tingkat nasional. Evaluasi juga mencakup jabatan ketua umum lantaran masih berstatus "Pelaksana tugas."

"Nomenklatur 'Pelaksana Tugas' Ketua Umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode," bunyi surat itu.

"Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima," imbuhnya.

Sementara itu, Plt Ketum PPP Mardiono buka suara ihwal desakan pelaksanaan Muktamar pada 2025 oleh dewan majelis partai. Melalui juru bicaranya Imam Priyono, Mardiono menegaskan bahwa PPP tengah fokus untuk menyongsong Pilkada 2024.

"Salah satu hasilnya adalah ada kesepahaman bersama bahwa PPP saat ini sedang fokus menyongsong Pilkada serentak, yang akan diikuti oleh banyak kader PPP maupun non kader yang mendaftar melalui PPP," ujar Imam saat dihubungi, Rabu (19/6/2024).

Dengan demikian, Imam menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar PPP akan tetap digelar pada 2025. "Sehingga dengan suara bulat para jajaran DPP PPP, ketua DPW seluruh indonesia dan pimpinan majelis akan menggelar muktamar tahun 2025," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq