Dewan Pengawas: TVRI Punya Utang Miliaran Rupiah Hak Siar Liga Inggris

Felldy Utama ยท Selasa, 21 Januari 2020 - 19:45 WIB
Dewan Pengawas: TVRI Punya Utang Miliaran Rupiah Hak Siar Liga Inggris

Rapat kerja Komisi I DPR bersama Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). (Foto: iNews.id/ Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Komisi I DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Rapat tersebut membahas tentang pemecatan terhadap Direktur Utama (Dirut) TVRI Helmy Yahya.

Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI Pamungkas Trishadiatmoko mengatakan, pada 9 Juli 2019, Dewan Pengawas telah meminta penjelasan kepada Direksi TVRI terkait hak siar penayangan Liga Inggris, biayanya, sumber anggaran, pola kerja sama dan perjanjian dan sebagainya karena tidak mudah untuk mendapatkan hak siar dari luar negeri.

"Saya akan sampaikan kenapa Liga Inggris itu menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti Jiwasraya," ujar Trishadiatmoko di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Kemudian permintaan Dewan Pengawas baru ditanggapi pada 16 Juli 2019. Saat itu direksi memberikan penjelasan secara tertulis tanpa dilampiri data pendukung seperti kontrak perjanjian dan sebagainya.

"Karena menurut kami surat ini sedikit sumir, 17 Juli Dewan Pengawas mengadakan rapat untuk meminta penjelasan direksi mengenai surat tersebut. Ternyata alhamdulillah, pada tanggal tersebut direksi memenuhi keinginan Dewan Pengawas kemudian memberikan penjelasan tanpa dokumen yang kita mintakan," ucapnya.

BACA JUGA:

Raker Bersama Komisi I DPR, Dewan Pengawas Jelaskan Beda Tupoksi TVRI dengan Televisi Swasta

Pembelaan Helmy Yahya Dicopot dari Dirut TVRI

Dia menuturkan, satu hari setelah direksi memberikan penjelasan, Dewan Pengawas melayangkan surat kepada Direksi TVRI. Dalam surat itu Dewan Pengawas meminta agar direksi menaati peraturan perundangan dan tertib anggaran termasuk bagaimana kontrak, studinya, TOR-nya dan pembiayaan lain lain atas hak siar tersebut. "Itu 18 Juli," katanya.

Pria yang biasa disapa Moko ini menuturkan, direksi tidak menyerahkan salinan kontrak maupun penjelasan detail mengenai program Liga Inggris seperti yang diminta sebelumnya.

"Kami hanya menerima perjanjian induk yang digunakan untuk melakukan bidding yaitu pada 5 Desember 2019. Surat ditulis akhir November 2018, tetapi cap sekretariat kami tertanggal 5 Desember," ucapnya.

Sementara 31 Oktober 2019, Dewan Pengawas dihadapkan dengan surat tagihan kepada TVRI terkait hak siar penanyangan Liga Inggris. "Kami mendapat informasi 31 Oktober ada tagihan invoice dari GMV Global Media Visual untuk Liga Inggris dengan pajak senilai Rp27 miliar dan jatuh tempo tempo 15 November 2019," katanya.

Dewan Pengawas kemudian mengecek Rancangan Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disepakati dan disahkan pada 2019. Di RKAT tersebut ternyata tidak terdapat anggaran pembayaran.

Bahkan, dalam RKAT 2020 yang disodorkan direksi kepada Dewan Pengawas juga tidak ada mengenai rencana pembayaran tersebut. "Kemudian, ada potensi yang lain. Sesuai dengan kontrak pada 2020 TVRI terdapat kewajiban bayar utang Liga Inggris itu 27 miliar yang akan di carry over 2020 plus akan ada tagihan 1,5 juta USD atau 21 miliar diluar pajak," ucapnya.


Editor : Kurnia Illahi