Dewan Pers Apresiasi Erick Thohir dan Tempo Selesaikan Sengketa Konten Melalui Hak Jawab

JAKARTA, iNews.id - Penyelesaian sengketa konten podcast antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Tempo telah menemui titik terang. Permasalahan konten media massa itu berakhir melalui hak jawab setelah dimediasi oleh Dewan Pers sekitar lima jam.

"Jadi ada hak jawab (yang disediakan) dari pihak teradu untuk menjelaskan tentang apa yang diberitakan melalui podcast di Tempo itu," kata Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, Senin (17/7/2023).

Baca Juga

Gencatan Senjata Thailand dan Kamboja Diprediksi Tidak Akan Berjalan Efektif

Dewan Pers mengapresiasi Erick Thohir dan Tempo yang menyelesaikan sengketa konten pemberitaan melalui hak jawab. Dia bersyukur masalah perselisihan konten media massa itu tak berlarut panjang.

"Dewan Pers memberikan apresiasi kepada pengadu dan teradu yang kemudian bersepakat untuk mengakhiri penyelesaian pengaduan ini dengan cara memberi ruang kepada pihak pengadu untuk memberikan penjelasan nanti di media yang sama tentang apa yang sebetulnya apa yang perlu diklarifikasi, dikonfirmasi, ditambahkan atas podcast yang beredar itu," kata Ninik.

Baca Juga

Rosan Roeslani Dilantik Jadi Wamen BUMN, Ini Tugas Khusus dari Erick Thohir

Ninik mengatakan, Tempo diberi waktu untuk menayangkan hak jawab Erick paling lama 10 hari. Tenggat waktu itu dipilih berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

"10 hari itu adalah waktu yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi ya kalaupun ada penundaan untuk lebih atau kurang dari 10 hari, ya yang pasti atas kesepakatan dari mereka para pihak juga," ucapnya.

Sebelumnya, Erick Thohir melaporkan konten podcast Tempo kepada Dewan Pers di Jakarta, Kamis (13/7/2022). Konten yang dilaporkan itu diunggah di akun YouTube Tempodotco yang dikelola oleh perusahaan pers Tempo Media Grup berjudul "Manuver Erick Thohir Lewat PSSI dan BUMN yang Tak Disukai PDIP (Bocor Alus Politik)".

Erick Thohir menilai konten tersebut sangat merugikan dirinya karena tidak memenuhi prinsip-prinsip kerja jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Pasalnya, sebagian besar kontennya tidak melalui tahapan verifikasi dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.

Editor: Reza Fajri