Dewan Pers Minta Media Jaga Marwah Demokrasi, Kawal Proses Penghitungan Suara Pemilu 

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu meminta semua media menjaga marwah demokrasi dengan mengawal proses penghitungan suara Pemilu 2024. Media harus menjaga nama baik pers sesuai kode etik. 

Ninik menjelaskan peran pers menjaga pemilu dapat terselenggara dengan kondusif. Pemilu itu cara mengambil kekuasaan yang legal melalui undang-undang.

Baca Juga

Penerbangan Trump ke Davos Berbalik Arah ke Washington karena Masalah Listrik, Lampu Sempat Padam

"Pers menentukan arah negara ini kemana dengan mengajak masyarakat dalam Pemilu," ungkap Ninik Rahayu dalam peringatan Hari Pers Nasional 2024 'Konvensi Nasional Media Massa' dengan tema 'Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital' di Candi Bentar Hall, Ancol Jakarta Utara, Senin (19/2/2024).

Peran pers disebutkan dia sangat penting dalam memastikan proses pengawasan pemilu. Ia menjelaskan Dewan Pers ada bagian pengaduan sejak Pemilu 2024.

Baca Juga

Bawaslu DKI Temukan Ratusan Masalah Penyelenggaraan Pemilu, Mayoritas TPS Banjir dan Rusak

Hingga kini ada tujuh aduan yang diterima Dewan Pers berkaitan dengan Pemilu 2024, di mana lima sudah selesai dan dua lainnya dalam proses.

"Yang sering memicu publik keberatan dengan pemberitaan, saat menjadi caleg, tapi diberitakan dalam kasus korupsi. Kemudian di dalam penyajian berita tidak patuh pada kode etik jurnalistik, padahal 2021 ada pedoman penulisan media cyber," paparnya.

Baca Juga

Server Sirekap Ada di China hingga Singapura, TPN: Serangkaian Kejanggalan Penyelenggara Pemilu

Dia menjelaskan dalam sebuah pemberitaan apabila hendak dipublikasi maka harus cover both side, dan hal itu harus menjadi catatan penting bagi pimpinan redaksi.

Baca Juga

Bawaslu Sulsel Temukan Dugaan Pelanggaran Pemilu di 19 Daerah, 55 TPS Berpotensi PSU

"Pers adalah profesi sangat terbuka, siapapun bisa menjadi pers, tidak ada perizinan Kakung seperti orde baru. UU Nomor 40 memberikan kewenangan bagi institusi untuk menjaga marwah dengan pagar kode etik," tuturnya.

Pemilu 2024 disebut Ninik belum selesai, masih masa penghitungan hingga Oktober pergantian kepemimpinan. 

Baca Juga

JPPR Ungkap Temuan Pelanggaran Pemilu 2024: Intimidasi hingga Mobilisasi Pilihan

"Semoga tidak ada pemberitaan misinformasi disinformasi ataupun pemberitaan yang memiliki tujuan untuk mengacak-acak kedamaian," katanya.

Editor: Faieq Hidayat