Dialog Publik Wujudkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan RUU KUHP

Rizqa Leony Putri ยท Jumat, 02 Desember 2022 - 13:02:00 WIB
Dialog Publik Wujudkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan RUU KUHP
Dialog Publik diselenggarakan di 11 kota/kabupaten selama September-Oktober 2022 sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembentukan RUU KUHP. (Foto: Ilustrasi/Kominfo)

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kini tengah menunggu disahkan. Partisipasi masyarakat pun turut ditampung demi disahkannya RUU KUHP sebagai produk hukum yang mencerminkan bangsa Indonesia.

Hal tersebut terwujud lewat Dialog Publik yang telah terselenggara di 11 kota/kabupaten di Indonesia selama periode September-Oktober 2022. Dialog Publik merupakan langkah penting yang dilaksanakan pemerintah, karena diselenggarakan untuk menjamin meaningful public participation dalam pembentukan RUU KUHP.

Presiden RI Joko Widodo memberi arahan langsung, berdasarkan Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020. Dialog Publik telah memberikan beberapa perubahan yang signifikan terhadap RKUHP.

Terdapat 69 masukan masyarakat dan empat proofreaders terhadap Batang Tubuh dan Penjelasan yang diadopsi ke dalam RKUHP versi 9 November 2022, yang kemudian disesuaikan lewat penghapusan pasal, reformulasi, penambahan, dan reposisi.

Penghapusan pasal meliputi soal penggelandangan, unggas yang melewati kebun, ternak yang melewati kebun, dan dua pasal tindak pidana lingkungan hidup. Sementara beberapa hal yang direformulasi adalah kata “kepercayaan” yang ditambah di pasal-pasal mengenai “agama”, lalu frasa “pemerintah yang sah” diubah menjadi “pemerintah”, dan penjelasan pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. 

Selain itu, ada penambahan pasal dan ayat baru terkait penegasan beberapa tindak pidana dalam RUU KUHP sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Juga, reposisi soal Tindak Pidana Pencucian Uang dari tiga pasal menjadi dua pasal tanpa perubahan substansi.

Setelah Dialog Publik terdapat 627 pasal dalam RUU KUHP versi 9 November 2022, berbeda dengan RUU KUHP versi 6 Juli 2022 yang berjumlah 632 pasal. Saat ini, pengesahan RUU KUHP menjadi urgensi yang dinantikan setelah melewati perjalanan panjang lebih dari 50 tahun.

Seperti diketahui, RUU KUHP akan menjadi produk hukum buatan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Untuk itu, masyarakat perlu tahu isi dari RUU KUHP yang terbaru. Draf RUU KUHP dapat dicek pada tautan s.id/drafruukuhp.

Editor : Rizqa Leony Putri

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda