Dicap Penghianat Koalisi oleh Demokrat karena Duetkan Anies-Gus Imin, Ini Kata Surya Paloh

JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat merasa dikhianati atas rencana PKS dan Nasdem menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan pernyataan itu harus dijelaskan dahulu, karena saat ini dalam suasana prihatin.

"Artinya saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana turut prihatin ya gak, itu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan ikut prihatin," katanya di Nasdem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, (31/8/2023).

Baca Juga

Mengapa Brunei Tidak Mau Bergabung dengan Malaysia? Ini Sejarahnya

Namun yang pasti lanjut Surya, dia tidak turut bergembira terkait dengan sikap Partai Demokrat yang menganggap NasDem telah berkhianat.

"Nah saya pasti tidak bergembiralah menerima suatu kabar seperti itu karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana kita harapkan bersama. itu pasti sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah itu," ujarnya.

Baca Juga

Partai Demokrat Bongkar Ribuan Baliho dan Spanduk Bacapres Anies Baswedan

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dikabarkan menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) mendampingi Bakal Calon Presiden) Bacapres) Anies Baswedan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya membenarkan adanya kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Gus Imin. Kesepakatan tersebut diprakarsai oleh Partai Nasdem dan PKB.

Baca Juga

PKS Tetap Dukung Anies Baswedan meski Cak Imin Cawapres

Teuku mengaku mengetahui kabar tersebut dari Sudirman Said. Kemudian, pihaknya mengonfirmasi langsung kepada Anies Baswedan sebagai capres yang telah mereka deklarasikan dukungannya. 

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan, ia mengomfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," kata Teuku, Kamis (31/8/2023).

Baca Juga

Penjelasan Sudirman Said soal Duet Anies-Cak Imin: Keputusan di Pimpinan Parpol

Sebagai partai politik yang telah tergabung dalam Koalisi Perubahan, Teuku menyebut, Partai Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan tersebut.

"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," ucapnya.

Teuku kemudian mengungkit piagam koalisi yang oleh ketiga ketua umum partai yakni, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Ada enam butir kesepakatan, antara lain sepakat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP); Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres; kemudian sepakat capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan.

Selain itu, sepakat dalam waktu pasangan capres-cawapres dideklarasikan; sepakat capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik. Terakhir sepakat untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan.

“Pada 12 Juni 2023 Capres Anies menghubungi AHY dan mengajaknya untuk menjadi cawapres. Maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya,” ujarnya.

Menurut Teuku, nama Ketum AHY kemudian disampaikan kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai. Ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. 

Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.

Pada Selasa, 29 Agustus 2023 malam, kata Teuku, di Nasdem Tower secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.

Kemudian pada Rabu, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

”Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni