Digugat Rp70,5 Triliun karena Terima Pendaftaran Prabowo-Gibran, Begini Kata KPU

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari buka suara terkait pihaknya yang digugat karena menerima pendaftaran pasangan bacapres dan bacawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024. Dia menyebut KPU menunggu bahan gugatan dari penggugat.

Hasyim mengaku enggan untuk merespons lebih lanjut. Dia memilih untuk menunggu apabila sudah ada panggilan dari pengadilan.

Baca Juga

6 Fakta Pasukan Stabilisasi Gaza, dari Pelucutan Senjata Hamas hingga Tanggung Jawab Keamanan

"Nanti kalau sudah ada panggilan dari pengadilan, ada bahan gugatannya, kita pelajari, sekarang belum tahu," kata Hasyim, Senin (30/10/2023).

Hasyim juga enggan berkomentar terkait gugatan dari penggugat yang nilainya mencapai Rp70,5 triliun. Dia kembali menegaskan KPU belum mengetahui persis terkait gugatan tersebut.

Baca Juga

Dinilai Langgar Hukum Terima Berkas Pendaftaran Gibran, KPU Digugat Rp70,5 Triliun

"Nanti kalau ada kita pelajari terus kemudian bagaimana menghadapi, sekarang belum bisa berkomentar," ucapnya.

Sebelumnya, KPU digugat oleh Brian Demas Wicaksono selaku Warga Negara Indonesia (WNI). Dia merasa KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima berkas pendaftaran dari pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Maka kami menilai perbuatan yang dilakukan KPU itu adalah perbuatan melawan hukum maka kami menggugat KPU yang merugikan kami selaku WNI, dan dalam gugatan kami meminta KPU untuk dihukum salah satunya membayar kerugian materi Rp70,5 triliun," kata kuasa hukum Demas, Anang Suindro di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).

Anang melanjutkan dugaan peristiwa melawan hukum yang dilakukan oleh KPU adalah ketika menerima pendaftaran Prabowo-Gibran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023 kemarin untuk menjadi capres dan cawapres.

Editor: Rizal Bomantama