Dihadiri Dasco, Komisi II DPR Rapat Dengar Keluhan Para Kepala Daerah Termasuk soal Gaji ASN

JAKARTA, iNews.id -Komisi II DPR menggelar rapat bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Kamis (30/7/2026). Rapat ini juga turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, rapat bersama para kepala daerah ini merupakan tindak lanjut atas pertemuan yang dilakukan dengan Dasco.

Baca Juga

Komisi III DPR Safari ke Berbagai Daerah, Serap Masukan soal RUU Perampasan Aset

"Minggu lalu Ketua Umum APKASI beserta jajaran pengurus APKASI telah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Kanda Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad. Dan hasil dari pertemuan itu kira-kira kami tindak lanjuti melalui RDP dan RDPU hari ini. Karena itu kita beri apresiasi kepada APKASI yang telah menjadi inisiator pada pertemuan ini," kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sejumlah hal yang akan dibahas yakni mengenai renumerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Baca Juga

Pencuri Ayam di Bali Tewas Diamuk Massa, Anggota DPR Nilai Kesadaran Hukum Masih Rendah

"Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah masalah yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya pada level kabupaten/kota dulu. Nanti gubernur akan kita carikan waktu khusus di RDP dan RDPU yang lain," ujarnya.

Komisi II juga akan meminta Kemendagri untuk merespons dan memberikan laporan kondisi terkini terkait kebijakan, untuk perbaikan pemerintahan daerah agar hubungan pusat dan daerah semakin kuat. 

"Kami minta dari Kemendagri bisa merespons dengan memberikan kira-kira kondisi terkini terkait dengan kebijakan apa yang bisa kita tempuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan agar hubungan pusat dan daerah ini semakin kuat. Geliat ekonomi di daerah bisa semakin baik," katanya.

Selain itu, dibahas juga masalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah.

"Termasuk juga yang tidak kalah penting kami terus memikirkan nasib ASN terutama PPPK di daerah. Jangan sampai kemudian APBD kita tergerus dan kemudian tidak mampu membayar gaji mereka dan mereka terancam nasib dan masa depannya," katanya.

Editor: Reza Fajri