Diisukan Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo, Bahlil: Saya Juga Disadap!

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, spekulasi itu tidak masuk akal dan merupakan pembodohan publik.

Bahlil mengatakan bahwa dirinya turut menjadi korban dari praktik penyadapan ilegal tersebut.

Bahlil Bersama Dewan Jenderal Sadap Prabowo? Golkar: Sumbernya Tak Jelas

"Jadi, ini mereka membangun persepsi seolah-olah kita ada urusannya dengan penyadapan. Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan sementara saya juga disadap," kata Bahlil dalam pidato di acara partai, Sabtu (7/11/2026).

Dia pun menyindir penyebar hoaks tersebut dengan istilah bahasa lokal Timur "abu leke" yang berarti omong kosong.

Golkar Tegaskan Isu Keterlibatan Bahlil dalam Penyadapan Ilegal Tidak Benar

"Abu leke ini, asli abu leke. Ini asli ilmu abu leke ini. Ya, ini abu leke ini. Kreatif dikit gitu loh, kreatif dikit," kata dia.

Di balik tudingan itu, pria yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu turut mencium adanya upaya pihak luar yang gerah melihat elektabilitas partainya yang kini melesat ke posisi dua digit usai pemilu.

Golkar Bantah Isu Bahlil Terlibat Penyadapan 'Dewan Jenderal', Tegaskan Kabar Hoaks

"Hati-hati kita Partai Golkar. Kita Partai Golkar ini sekarang lagi pada on the track-nya bagus. Konsolidasi kita bagus. Hasil survei sekarang biasanya pemilu baru selesai 2 tahun di 7-8 persen, sekarang double digit, di angka 10,5 sampai dengan 13 persen. Mereka sedang menguji kekompakan kita," ucapnya.

Dia kemudian meminta jajaran kepolisian untuk membongkar tuntas pihak-pihak di balik isu rapat siluman para jenderal agar fitnah yang beredar di ranah maya tidak terus bergulir di ruang publik.

"Saya meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada Polri, ini untuk mengusut tuntas. Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja! Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu," tuturnya.

Sebagai informasi, penyelidikan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merebak setelah terungkapnya penyalahgunaan perangkat LIMS di tubuh Korps Bhayangkara pada periode 2025–2026.

Bareskrim Polri telah menahan Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama perwira tinggi lainnya atas dugaan pelanggaran etik dan tindak pidana siber.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi yang ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (5/11/2026).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.

Selain nomor telepon Presiden Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, aktivis, hingga media.