Dikritik soal Kasus Dugaan Pemerasan Kajari Indragiri, Kejagung: Kami Tidak Ambil Alih

JAKARTA, iNews.id - Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu penanganannya dikritik karena diambil alih oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung membantah hal itu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan Kejagung mempunyai koordinasi supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga

Perkuat Aliansi dengan AS, Korea Selatan Rebut Kembali Operasional Pasukan di Masa Perang

"Kita tidak mengambil alih. Kami punya koordinasi supervisi," ucap Hari di Jakarta, Senin (24/8/2020).

KPK dan Kejagung melakukan penyelidikan secara terpisah terkait kasus dugaan pemerasan itu. Hari mengatakan Kejagung sudah berkoordinasi.

Baca Juga

Wahyu Setiawan Divonis Lebih Rendah dari Tuntutan, KPK Pertimbangkan Banding

"Itulah bentuk koordinasi supervisi. Jadi kami saling koordinasi, ada MoU kerjasama antara aparat penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan KPK," katanya.

Dia menyebut Kejagung melakukan langkah hukum setelah mendapat informasi pada Juli 2020. Sementara, penyelidikan yang dilakukan KPK setelah mendapat informasi dari Inspektorat.

"Jadi bukan mengambil alih tapi adanya koordinasi supervisi. Kami melakukan kegiatan itu (penyelidikan), kemudian berkoordinasi, ditangkap, ditahan. Kemudian dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya mengambil alih," kata Hari.