Dilaporkan ke Dewas, KPK Tegaskan Bawa Surat Perintah saat Geledah Rumah Kader PDIP

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyidik membawa surat perintah saat menggeledah rumah Advokat PDI Perjuangan, Donny Tri Istiqomah. Tudingan yang menyebutkan penyidik tidak membawa surat perintah dinilai tidak benar. 

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan penyidik mendapat kewenangan oleh UU untuk melakukan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya. 

Baca Juga

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Gelar Pertemuan dengan Pimpinan DPR AS di Gedung Capitol

"Sebagai bentuk dari melaksanakan perintah UU, maka disertai lah ada surat-suratnya, surat perintah penyidikan, surat perintah penyidikan itu menjadi payung hukum penyidik untuk melakukan penyidikan perkara itu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (10/7/2024). 

Asep menegaskan, penyidik yang melakukan penggeledahan hingga penyitaan tentu dilengkapi dengan surat perintah. Nantinya, surat itu pun ditunjukkan ke yang bersangkutan. 

Baca Juga

Harun Masiku Dikabarkan di Jakarta, Pimpinan KPK: Nggak Tahu Ngumpet di Mana

"Misalkan kalau penggeledahan ya kita tunjukkan kepada orang yang menempati tempat yang akan kita geledah tersebut. Surat perintah penggeledahan, kemudian surat penyitaan kita tunjukkan pada orang di mana dia memegang atau menguasai barang yang akan kita sita, kita tunjukkan," ujarnya. 

Sebelumnya, Tim Hukum DPP PDI Perjuangan, Johannes Tobing mendatangi kantor Dewas KPK, Selasa (9/7/2024). Kali ini, PDI Perjuangan melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti terkait penggeledahan rumah milik Donny Tri Istiqomah yang diduga tanpa surat perintah. 

Baca Juga

8 Pegawai KPK Diduga Main Judi Online, Transaksi Paling Besar Rp74 Juta

"Nah kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa tidak didasari ada surat, surat perintah bahkan ini tidak ada izin dari dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh undang-undang," kata Johannes di Kantor Dewas KPK, Selasa (9/7/2024).

Diketahui, penggeledahan tersebut terjadi pada Rabu, 3 Juli 2024 di rumah yang berada di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang menyita 4 ponsel itu berlangsung selama 4 jam.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq