Diperiksa Kortas Tipikor, Eks Wakapolri Oegroseno Dicecar 17 Pertanyaan terkait Lahan Sepolwan

JAKARTA, iNews.id - Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno rampung menjalani panggilan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Oegroseno diklarifikasi terkait kasus pengadaan lahan Sepolwan. 

Pengacara Oegroseno, Yasena mengungkapkan, kliennya dicecar 17 pertanyaan oleh penyidik Kortas Tipikor terkait pengadaan lahan Sekolah Polwan (Sepolwan). 

Baca Juga

Eks Wakapolri Oegroseno Datangi Kortas Tipidkor, Diminta Klarifikasi soal Kasus 15 Tahun Lalu

"Isi daripada pemeriksaan itu poinnya cuma ada 17 pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan isinya beranak. Ada yang lima, ada enam, ada delapan. Nah, gitu. Ya, 17 pertanyaan saja," kata Yasena di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026). 

Yasena menjelaskan, pemeriksaan terhadap Oegroseno berjalan sejak pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB. Menurutnya, semua pertanyaan yang dilontarkan dijawab dengan baik oleh Oegroseno. 

Baca Juga

Roy Suryo Soroti Pemanggilan Oegroseno oleh Kortas Tipikor Polri: Ini Kriminalisasi

"Tapi alhamdulillah dari pertanyaan tersebut, beliau tadi menjawabnya dengan lugas, dengan tenang, sesuai dengan apa yang ditanyakan kita jelaskan," ujarnya. 

Kortas Tipikor Polri sebelumnya memanggil Oegroseno untuk proses klarifikasi terkait pengadaan lahan Sepolwan, pada Kamis 23 Juli 2026 lalu. Ketika itu, Oegroseno berhalangan hadir.

Dia menjelaskan dirinya tidak datang karena sedang mengumpulkan bahan dan data untuk dijelaskan kepada penyidik Kortas Tipikor Polri. 

Di sisi lain, Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menyebut permintaan klarifikasi tersebut bukanlah upaya kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri Oegroseno. Menurutnya, kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana dalam proses pengadaan lahan Sepolwan. 

Totok memastikan proses penyelidikan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Jadi, penyelidikan ini dimaksud untuk menentukan peristiwa ini merupakan tindak pidana korupsi atau bukan," ujarnya.

Editor: Reza Fajri