Dituduh Terlibat Suap PLTU Riau, Airlangga: Berita Itu Tidak Benar

Felldy Utama ยท Rabu, 26 September 2018 - 22:08 WIB
Dituduh Terlibat Suap PLTU Riau, Airlangga: Berita Itu Tidak Benar

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (23/9/2018). (Foto: iNews.id/Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyangkal pemberitaan yang menyebut dirinya bersama Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Melchias Mekeng terlibat dalam suap proyek PLTU Riau-1. Berita itu disebutnya sama sekali tidak benar.

"Berita dan opini tersebut tidak benar, tidak berdasarkan fakta, dan tidak adil. Karena itu, menurut saya berita dan opini tersebut merupakan pelanggaran sebuah kode etik jurnalisme," kata Airlangga dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, (26/9/2018).

Airlangga diberitakan oleh majalah dan harian di Ibu Kota terlibat dalam suap kesepakatan kontra kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1. Kasus ini telah menyeret mantan Sekjen Partai Golkar dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Selain itu, mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Airlangga menegaskan tidak sekalipun terlibat proyek PLTU Riau-1 yang menjadi pokok berita dan opini kedua media tersebut. Bahkan, dia juga membantah adanya aliran dana suap itu mengalir ke acara musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 2017.

"Pendanaan Partai Golkar telah terprogram dan saya tidak pernah memerintahkan atau meminta kader-kader Partai Golkar atau siapa pun untuk mencari dana yang tidak benar, atau melanggar hukum untuk kepentingan ataupun kegiatan Partai Golkar," kata Menteri Perindustrian ini.

Dia sekaligus membantah dugaan penunjukan Eni Maulani Saragih sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR untuk memuluskan kerja sama di sejumlah proyek energi, termasuk proyek PLTU Riau-1.

Menurut Airlangga, rotasi kepemimpinan fraksi di DPR rutin terjadi. Rotasi ini juga terjadi di hampir seluruh komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya, termasuk di komisi VII, dan Eni Saragih terpilih sebagai wakil ketua.

"Setelah saya menjadi ketua umum Partai Golkar, pertimbangan bagi pisisi di semua komisi ini semata-mata dilakukan berdasarkan unsur meritokratis dengan mempertimbangkan pula keterwakilan gender," ujarnya.

Mengenai tuduhan Idrus bersama Eni dan Kotjo datang ke rumahnya, Airlangga menegaskan bahwa sebagai ketua umum dirinya selalu membuka diri bagi kader yang ingin bersilaturahmi.

"Dalam pertemuan tersebut, pembicaraan kami tidak keluar dari kepantasan pembicaraan antara pimpinan partai (Airlangga) dan fungsionaris partai lainnya (Melchias Mekeng, Idrus Marham, Eni Sargih). Tidak ada pembicaraan bisnis, proyek, ataupun saham perusahaan apapun," kata dia.

Editor : Zen Teguh