DJP Respons Fatwa MUI soal Kebutuhan Pokok-Rumah Tak Layak Kena Pajak: Kita Tabayyun

JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja mengeluarkan fatwa bahwa kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah tak layak dikenakan pajak hingga dipungut berulang kali. Merespons hal itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto buka suara.

Menurut Bimo, pihaknya mengaku siap untuk berdiskusi dengan MUI. Ia juga akan bersikap tabayyun atau mencari kejelasan sehingga tidak ada simpang siur terkait masalah tersebut.

Baca Juga

Politikus yang Dituding sebagai Pengkhianat oleh Trump Ingin Jadi Capres 2028

"Kita juga sudah diskusi dengan MUI sebelumnya. Jadi nanti coba kita tabayyun dengan MUI. Karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB-P2 perdesaan perkotaan dan pemukiman itu di daerah," ucap Bimo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025).

Bimo menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang, kewenangan penetapan kebijakan, tarif, dan dasar pengenaan PBB-P2 sudah menjadi tanggung jawab daerah.

Baca Juga

Fatwa MUI: Rumah yang Dihuni Tak Layak Kena Pajak Tiap Tahun

Bimo juga mengklarifikasi bahwa PBB yang masih berada di bawah kewenangan DJP hanya PBB yang terkait dengan sektor spesifik, bukan pemukiman atau perdesaan/perkotaan.

"Di kami hanya PBB yang terkait dengan Kelautan, Perikanan, Pertambangan, sama Kehutanan," ujarnya.

Baca Juga

Munas XI MUI, Ma'ruf Amin Terpilih Jadi Ketua Dewan Pertimbangan 2025-2030

Mengenai PPN, Bimo menegaskan bahwa barang kebutuhan pokok masyarakat memang tidak dikenakan PPN atau dikenakan tarif 0 persen, sesuai dengan kebijakan saat ini.

Sebelumnya, fatwa tentang Pajak Berkeadilan ditetapkan oleh DJP Siap Tabayyun dengan MUI Soal PBB Tak Layak Dipungut Berulang

Ketua Komisi Fatwa SC Munas XI MUI, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan inti fatwa bahwa bumi dan bangunan yang dihuni tidak layak dikenakan pajak berulang. 

MUI menegaskan bahwa pemungutan pajak seharusnya hanya dikenakan kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat).

"Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," kata Prof Ni'am.

Editor: Puti Aini Yasmin