Doa Bersama Lintas Agama, Wapres KH Ma'ruf Amin Sampaikan Upaya Pemerintah Tangani Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin memberi sambutan dalam acara doa kebangsaan lintas agama yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag), Kamis (18/3/2021) malam. Doa tersebut ditujukan untuk mengetuk pintu langit agar pandemi virus corona (Covid-19) segera berlalu.

Pada kesempatan itu dia mengapresiasi peran dan kontribusi masyarakat melalui sumbangan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) maupun sumbangan gotong-royong lainnya atas dasar kemanusiaan.

AS Tak Mampu Jelaskan Mengapa Butuh Banyak Militer untuk Serang Kapal Narkoba di Karibia

"Hal itu terbukti sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjadi komplemen program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah," ujar KH Ma'ruf Amin secara virtual.

Dia menuturkan, pandemi Covid-19 merupakan musibah kesehatan global terbesar abad ini sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali ke kondisi normal. Pandemi ini dinilai menyebabkan banyak warga Indonesia menjadi korban, mulai dari tenaga medis, tokoh agama hingga para ilmuwan.

Ulang Tahun ke-78, Wapres Ma'ruf Amin Sebut Panjang Umur Bukan Cita-Cita

"Untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah telah mengambil langkah yang luar biasa seperti refocussing dan realokasi APBN tahun 2020-2021," tuturnya.

Selain itu, kata dia pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembatasan sosial yang di maksudkan untuk menghidari penularan virus menyebabkan kegiatan ekonomi terkendala, baik perusahaan besar maupun kecil sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya jumlah pengangguran.

"Pada 2020 pemerintah telah menyediakan tidak kurang Rp695 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Untuk 2021 pemerintah mengalokasikan Rp699 triliun. Lebih dari separuh alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi bantuan sosial rumah tangga dan bantuan untuk usaha mikro dan kecil," ucapnya.

Kemudian, di bidang kesehatan, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan PSBB, PPKM dan PPKM di tingkat mikro. Menurutnya, pemerintah juga menerapkan kebijakan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment serta menyediakan fasilitas kesehatan untuk perawatan maupun isolasi bagi mereka yang tertular.

"Langkah terakhir yang sedang dilakukan adalah vaksinasi masal dengan target 70% dari populasi atau sekitar 181,5 juta penduduk untuk membangun kekebalan komunitas (Herd Immunity). Program ini diharapkan selesai dalam waktu 1,5 tahun," katanya.

Editor: Kurnia Illahi