DPD RI Siap Bantu Pergunu Perjuangkan Penambahan Kuota PPPK Guru Madrasah

JAKARTA, iNews.id-  Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti akan membantu memperjuangkan penambahan kuota pengangkatan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk madrasah. Penambahan kuota pengangkatan guru PPPK untuk madrasah ini harus diperjuangkan.

Hal itu disampaikan La Nyalla saat menjadi pembicara utama di peringatan Hari Lahir Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Provinsi Lampung, Sabtu (27/3/2021). La Nyalla hadir secara virtual. 

Baca Juga

Menlu Palestina dan Netanyahu Respons Baik Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Gaza

"Insya Allah kami di DPD RI siap membantu,” kata La Nyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/3/2021).

La Nyalla mengatakan dari sejuta kuota nasional untuk program PPPK tersebut, guru madrasah di bawah Kemenag hanya mendapat jatah sekitar 9.400. Padahal berdasarkan catatan Kemenag terdapat sekitar 290 ribu guru madrasah. Sedangkan catatan Pergunu, terdapat sekitar 580 ribu guru madrasah nonPNS.

Baca Juga

Guru Gunakan Kartun Nabi Muhammad, Sekolah di Inggris Didemo Orang Tua Siswa

“Kuota yang diberikan melalui Kemenag sangat kecil, kurang dari 1 persen dari 1 juta Kuota nasional. Ini harus diperjuangkan oleh PERGUNU sebagai wadah para guru Nahdlatul Ulama, yang nota bene mayoritas mengajar di madrasah,” ujarnya.

Selain soal Kuota PPPK, dia menyinggung kebijakan penetapan standar minimal honor untuk guru yang disetarakan dengan PNS Golongan III A masa kerja nol tahun. Besaran honorarium sekitar Rp2,5 juta per bulan. 

Baca Juga

Dari Satu Juta Formasi Guru PPPK, hanya 600 Usulan dari Pemda

"Ini juga berkaitan dengan topik yang pertama tadi. Karena kalau pun guru-guru belum mendapat kuota PPPK, tetapi mendapat payung regulasi yang menjamin bahwa honorarium yang diterima telah ditetapkan batas minimumnya," ujarnya.

Baca Juga

Pemda Setengah Hati, Usulan Calon Guru PPPK Tak Maksimal

Dia menyebut program yang dicanangkan dari era Menteri Pendidikan Muhajir Effendi itu belum terlaksana. Di lapangan masih dengan mudah bisa ditemukan guru-guru yang mendapat honor sangat tidak memadai. 

“Faktanya masih ada guru dengan honor 250 ribu rupiah sebulan. Jauh di bawah standar pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga masih banyak guru terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup,” katanya.

Doa menyebut upah itu masih jauh di bawah UMR buruh pabrik. Padahal, guru harus mendidik manusia dengan output produknya moral dan akhlak atau budi pekerti para penerus tongkat estafet bangsa dan negara ini. 

“Padahal guru adalah peletak pondasi bangsa, sekaligus penentu kemajuan sebuah bangsa. Karena kunci kemajuan dan kemakmuran negara, adalah suksesnya pendidikan dalam kualitas dan kuantitas. Ini bukan teori di dalam buku. Tetapi sudah dibuktikan oleh banyak negara yang lebih maju dari Indonesia,” katanya.

Peringatan Harlah PERGUNU ke-69 yang dihelat PERGUNU Provinsi Lampung dihadiri para tokoh serta sejumlah kiai yang memiliki madrasah di sejumlah pesantren di Lampung.

Editor: Ibnu Hariyanto