DPR Akui Ada Dua Surat Masuk dari Golkar Tentang Calon Ketua DPR

JAKARTA, iNews.id - DPR meminta Partai Golkar segera mengirimkan nama pengganti Setya Novanto (Setnov) yang telah disepakati bersama oleh internal partai. Satu nama itu nantinya akan diproses untuk ditetapkan sebagai ketua DPR definitif.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pengganti Setya Novanto sebelumnya batal ditetapkan mengingat ada dua surat dari Fraksi Partai Golkar DPR yang dikirimkan kepada pimpinan Dewan.

Baca Juga

Rusia Respons Pidato Natal Zelensky yang Dianggap Tidak Waras

"Usulannya itu ada dua surat dari Partai Golkar. Satu dari ketua fraksi, satu lagi dari sekretaris fraksi. Kalau enggak salah itu berbeda (namanya) sehingga kita serahkan kembali kepada Golkar untuk difinalisasi. Nantinya usulan hanya ada satu surat yang diterima," ungkap Agus di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Dia menjelaskan, karena ada dua surat yang masuk ke pimpinan DPR, maka rapat Badan Musyawarah (bamus) tak bisa mengeluarkan keputusan untuk menetapkan nama pengganti Setnov. Karena itu penetapan ketua DPR pun terpaksa ditunda hingga masa sidang selanjutnya.

Menurut Agus, dua surat yang masuk ke pimpinan DPR dari Partai Golkar membuat pihaknya tak bisa memprosesnya. Kedua surat tersebut berisi penunjukkan Aziz Saymsuddin dan yang lainnya menolak dengan alasan tak sesuai mekanisme.

"Enggak mau masuk wilayah partai lain dan enggak mau ikut campur," ucap politikus Demokrat itu.

Seperti diketahui, DPR menunjuk Fadli Zon sebagai pelaksana tugas Ketua DPR. Keputusan untuk menunjuk Fadli karena Golkar belum sepakat mengenai pengganti Setnov. Golkar awalnya menunjuk Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin berdasarkan surat yang ditandatangani Setnov dan Sekjen Idrus Marham. Belakangan surat ini memicu polemik. Mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar DPR menolak. Tidak adanya kesepakatan itu membuat Bamus urung menetapkan Aziz sebagai ketua DPR.

Agus menekankan, DPR mengembalikan urusan tersebut kepada pihak Golkar baik itu di tingkat fraksi maupun dewan pimpinan pusat (DPP). Pimpinan DPR hanya menginginkan surat yang sudah difinalisasi.

"Sehingga nantinya hanya ada satu usulan tapi sekarang ini sudah memasuki masa reses sehingga nanti setelah reses ini (surat balasan dari Partai Golkar) akan dilaksanakan." katanya.

Editor: Achmad Syukron Fadillah