DPR Bacakan Surat dari Prabowo di Rapat Paripurna, Ini Isinya

JAKARTA, iNews.id - DPR RI membacakan surat Presiden (Surpres) dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan IV tahun 2024-2025 yang digelar pada Selasa (1/7/2025). Surat tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir yang turut bertindak sebagai pimpinan rapat.

"Pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia," kata Adies melaporkan dalam rapat paripurna tersebut.

Baca Juga

Inilah Kerajaan Eswatini, yang Rajanya Poligami Gila-gilaan hingga 70 Istri

Pertama, R23/pres/05/2025 tanggal 7 Mei 2025, hal rencana Pengesahan ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement Building and Construction Materials, Pengaturan Saling Pengakuan Sektoral ASEAN untuk Bahan Bangunan dan Konstruksi.

Kedua, R33/pres/05/2025 tanggal 19 Mei 2025, hal penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 10 RUU tentang Kabupaten/Kota usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Baca Juga

Respons Forum Purnawirawan TNI usai DPR Tak Bacakan Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna

Ketiga, R34/pres/06/2025 tanggal 5 Juni 2025, hal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Ekstradisi Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition.

Baca Juga

Tak Bacakan Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna, Ini Alasan Puan Maharani

Keempat, R35/pres/06/2025 Tanggal 26 Juni 2025, hal Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Selain surat itu, kata Adies, pimpinan dewan juga telah menerima surat dari DPD RI, yaitu nomor b dan seterusnya, tanggal 11 April 2025, hal Penyampaian Keputusan DPD RI tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Tindak Lanjut IHPS 1 Tahun 2024 BPK RI terkait Indikasi Kerugian Negara.

"Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Editor: Puti Aini Yasmin