DPR dan Menteri PPPA Bahas Maraknya Kasus Perundungan, Pencegahan Kekerasan Anak Diperkuat

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi untuk membahas maraknya kasus perundungan atau bullying hingga kekerasan terhadap anak. Keduanya mendorong penguatan upaya pencegahan melalui kolaborasi lintas sektor.

Dalam pertemuan itu, Doli yang juga merupakan inisiator ADK Movement, gerakan antiperundungan dan kekerasan, turut mengajak Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya serta perwakilan pelajar dari Maju Bersama OSIS dan GenRe.

"Hari ini alhamdulillah diterima oleh Ibu Menteri. Dengan sangat baik dan sangat produktif, tadi diskusi kami ini tetap berkaitan dengan soal bagaimana kita menyelamatkan anak-anak Indonesia dari kekerasan," ucap Doli usai pertemuan tertutup di Kementerian PPPA, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Doli menilai, maraknya kekerasan terhadap anak saat ini harus menjadi alarm bahaya bagi bangsa. Sebab, dampak kekerasan tidak hanya mengganggu kenyamanan dan kesehatan mental anak, tetapi juga dapat menyebabkan cedera fisik, kecacatan, hingga kematian.

"Jadi, kalau anak-anak Indonesia ini kita biarkan mengalami trauma, kemudian tercederai, cacat fisik maupun mentalnya, maka itu akan mengancam bangsa kita ke depan," tuturnya.

Legislator Partai Golkar tersebut menekankan, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya dibebankan kepada satu kementerian maupun lembaga. Dia mendorong kampanye menyeluruh yang melibatkan lintas kementerian, parlemen, hingga aparatur pemerintah daerah.

"Kita mendorong anak-anak kita ini supaya ke depan bukan hanya cerdas otaknya, tetapi juga cerdas moral dan mentalnya, punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dan spiritual question-nya juga cukup baik. Ini yang harus kita dorong untuk bisa salah satu mencegah terjadinya kekerasan pada siapa pun, termasuk terhadap anak," ucapnya.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyambut baik inisiatif tersebut dan mengapresiasi dukungan dari DPR. Dia menegaskan, Kementerian PPPA tidak ingin hanya berperan sebagai "pemadam kebakaran" yang sibuk menangani kasus setelah kekerasan terjadi.

"Kami, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak ingin hanya menjadi pemadam kebakaran. Setiap kasus kami selesaikan, setiap kasus kami selesaikan. Seberapa banyak energi kami untuk bisa menyelesaikan semua kasus," kata Arifah.

Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak akan memperkuat Ruang Bersama Indonesia. Wadah ini akan menjadi ruang kolaborasi multisektoral yang mengutamakan partisipasi masyarakat hingga tingkat paling bawah, yakni desa atau kelurahan.

"Jadi bukan hanya duduk bersama, tapi setelah ini kita akan melakukan pemetaan dan langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti apa," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama